Bulan: Juni 2018

STANDAR FITUR-FITUR DAN BEBERAPA KEUNGGULAN SERTA KEKURANGAN PENGGUNAAN SOFTWARE/PROGRAM GENERAL LEDGER (GL)

Buku Besar atau biasa disebut juga dengan General Ledger merupakan langkah kedua dalam siklus akuntansi setelah pencatatan transaksi kedalam jurnal. Buku Besar yang berisikan hasil dari mutasi-mutasi transaksi hasil postingan dari jurnal ini berfungsi untuk melihat kumpulan-kumpulan mutasi per akun, saldo awal, serta saldo akhir yang nantinya akan digunakan lagi untuk membuat jurnal penyesuaian sampai kepada laporan keuangan.

Secara konvensional, untuk memposting jurnal ke dalam buku besar diperlukan adanya ketelitian dalam proses menghitung satu persatu nilai akun yang masih terdapat dari jurnal dengan menambahkan atau mengurangi nilainya berdasarkan posisinya yan dari debit atau kredit. Jika sudah ditemukan nilai akhirnya, maka barulah nilai saldo akhir yang telah diperoleh tersebut dapat dimasukkan ke dalam akun yang berada di buku besar, begitu pula dengan akun-akun lainnya sehingga nilai aktiva dan pasiva bisa seimbang.

Tentunya saja cara seperti ini cukup rumit dan masih rentan akan terjadinya kesalahan. Dan yang paling umum dan banyak terjadi adalah terjadinya ketidakseimbangan antara posisi aktiva dan pasiva di Buku Besar. Jika sudah terjadi seperti ini, maka langkah selanjutnya dalam membuat laporan keuangan juga masih belum bisa dilakukan. Dengan terjadinya peristiwa seperti ini juga, sudah sepantasnya kita harus mencari perangkat untuk mendukung pencatatan secara otomatis. Perangkat yang dimaksudkan disini adalah berupa software General Ledger (GL).

Software General Ledger merupakan software akuntansi yang digunakan untuk mencatat segala macam jenis transaksi jurnal, buku besar, sampai dengan menghasilkan laporan keuangan seperti Neraca, Laba-Rugi, Arus Kas, dan lain sebagainya secara otomatis. Software General Ledger biasanya dibuat secara lebih sederhana untuk mencatat data-data master (akun, nama, dan lain sebagainya) dan jurnal double entry yaitu berupa posisi debit dan kredit yang langsung berada di form yang sebelumnya sudah disediakan pada setiap menunya masing-masing.

Penerapannya sebenarnya hanya cukup memasukkan akun-akun yang nantinya akan dilibatkan pada jurnal, kemudian isi data-data penunjang lainnya, seperti: nama tujuan, nilai kurs (jika menggunakan mata uang asing), departemen, dan lain sebagainya. Ketika pengguna telah memutuskan untuk merekam transaksi jurnal tersebut, maka sistem secara otomatis sudah memposting jurnal ke dalam buku besar sekaligus langsung menghasilkan laporan keuangan tanpa harus menutup buku akhir bulan terlebih dahulu.

Karena begitu mudah dan simpelnya software General Ledger ini, namun hanya mendukung untuk pencatatan jurnal double entry saja tidak sama seperti software akuntansi yang jauh lebih lengkap untuk proses pencatatan transaksi yang jauh lebih spesifik, software General Ledger ini memang sangat tepat untuk digunakan dalam proses dari alur bisnis yang terbilang masih sederhana tanpa adanya kontrol terhadap persediaan, bahkan untuk proses pencatatan keuangan bagi pembukuan rumah tangga.

Saat ini sudah sangat banyak para penyedia software General Ledger yang membuat hanya berdasarkan keperluan dan kebutuhannya saja, sehingga banyak juga variasi dan jenis dari fasilitas yang dimasukkan.
Ada juga yang sudah menyediakan software seperti ini tanpa ada bayaran apapun alias dengan cuma-cuma.

Secara umum standar dari fitur-fitur dan fasilitas dalam software General Ledger ini adalah meliputi:

1. Data-data untuk master (nama, akun, departemen, dan lain sebagainya).
2. Fitur Jurnal Umum Double Entry (debit-kredit).
3. Mampu menampilkan dan mencetak voucer jurnal (journal voucher).
4. Menyediakan fasilitas Buku Besar (General Leder).
5. Fitur Neraca Saldo.
6. Fitur Neraca.
7. Laporan Laba-Rugi.
8. Fasilitas Ekspor laporan (Biasanya yang paling banyak adalah berupa file JPEG, Excel dan PDF).

Beberapa keuntungan dalam menggunakan bantuan dari software General Ledger (GL), yaitu:

1. Memiliki tampilan yang sangat sederhana, sehingga akan bisa digunakan oleh kebanyakan orang yang sebenarnya hanya mengetahui tentang pembukuan keuangan dasar saja.
2. Penggunanya hanya perlu menginput jurnal umum pada satu tempat dengan cara memasukkan akun-akun yang terkait tanpa harus mengatur ulang akun pentingnya (control account).
3. Laporan keuangan akan langsung dapat dilihat tanpa harus didahului dengan langkah tutup buku akhir bulan/tahun.
4. Ukuran database sangat ringan karena tidak memiliki alur yang lebih kompleks.

Namun software General Ledger ini juga memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

• Tidak mengutamakan tampilan yang user friendly, karena hanya lebih berfokus kepada pencatatan yang lebih sederhana.
• Lebih beresiku untuk terjadinya kesalahan pengguna dalam memasukkan akun-akun (keterbalikan akun) pada jurnal karena salah penginputan akun yang sudah dilakukan dengan bebas oleh si penggunanya.
• Kurang efektif jika diterapkan oleh jenis bidang usaha dengan alur bisnis yang lebih spesifik. Seperti contoh transaksi procurement, transaksi yang lebih banyak melibatkan barang-barang, harta tetap, produksi, dan lain sebagainya.
• Kurang efektif dan efisien apabila diterapkan oleh jenis usaha yang memiliki frekuensi transaksi yang terlalu sering dan rutin, misalnya seperti transaksi yang terjadi secara berulang-ulang (recurring).
• Tidak dapat mengontrol persediaan, hutang-piutang jatuh tempo, dan lain sebagainya.

Dari berbagai keunggulan dan keterbatasan tersebut setidaknya akan bisa dijadikan sebagai salah satu dasar acuan apakah bisnis Anda sudah sangat cukup untuk hanya menggunakan software General Ledger saja, ataukah harus menggunakan lebih daripada itu. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda sekalian dan salam sukses.

Apabila pembaca sekalian membutuhkan software Accounting, serta software HRD dan Payroll silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu Anda!

KETENTUAN TARIF PAJAK UKM DAN UMKM 0,5% AKAN SEGERA BERLAKU SECEPATNYA

Saat ini, para wirausahawan UKM dan UMKM dapat bernafas lega, karena Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk jenis Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahunnya, termasuk juga koperasi akan segera diberlakukan.

Pihak pemerintah akan berencana untuk memangkas pajak UMKM yang awalnya adalah 1% menjadi 0,5% dari jumlah atau nilai peredaran bruto selama satu tahun maksimal adalah Rp 4,8 miliar.

“Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)-nya untuk saat ini sudah sampai pada tahap akhir. Jadi dari berbagai rapat harmonisasi yang telah diikuti oleh beberapa instansi seperti: Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pajak, Kementerian Koperasi dan UKM serta Asosiasi UMKM, telah menetapkan tarif PPh final terbaru yang sudah dinyatakan ke dalam RPP adalah sebesar 0,5%,” ujar Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati Barnas dalam keterangan secara tertulisnya di Jakarta, Minggu (3/6/2018).

Kemenkop dan pihak UKM sebelumnya melalui surat Menteri Koperasi dan UKM pada tahun 2017 lalu telah mengusulkan agar tarif PPh final melalui PP nomor 46 2013 yang telah dinilai masih terlalu memberatkan dan dapat diturunkan menjadi 0,25%. Revisi tersebut telah benar-benar disepakati dan tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja, sehingga kemungkinan untuk dapat diberlakukan adalah dalam waktu dekat.

“Nantinya akan ada perubahan secara signifikan dalam aturan tersebut, diantaranya adalah tentang penurunan tarif PPh final (pajak UMKM) dari yang awalnya 1% menjadi 0,5% atas omzetnya. Kedua, penerapan PPh final berbatas waktu,” kata dia.

Yuana secara lebih jauh telah menjelaskan, bahwa pada RPP tersebut juga disebutkan terdapat adanya kebijakan batas waktu (sunset clause) bagi para wajib pajak (WP) yang menggunakan tarif final seperti ini, yaitu empat tahun bagi WP badan tertentu seperti: (koperasi, CV, dan firma), tiga tahun untuk WP Badan Perseroan Terbatas (PT), dan tujuh tahun untuk WP perorangan.

Melalui kebijakan sunset clause atau batas waktu untuk pengenaan pajak, Kementerian Koperasi dan UKM semakin mendorong para pelaku UMKM untuk semakin lebih tertib pembukuan dan mengedukasi dirinya sendiri untuk lebih tertib dalam menyusun laporan keuangan dari usahanya.

“Jadi, setelah batas waktu sudah tiba, maka WP akan dapat melaksanakan pembukuan dan menyelenggarakan kewajibannya sesuai dengan rezim secara umum atau pajak normal yang sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang lebih mengacu kepada Pasal 17,” ungkap dia.

Kemudahan Lainnya

RPP tersebut juga telah memberikan berbagai keleluasaan bagi para UMKM yang merugi untuk menggunakan mekanisme pajaknya secara normal dengan menyampaikan laporan keuangan pada saat pelaporan SPT Tahunannya, dengan mekanisme kompensasi kerugian yang terjadi selama 5 tahun. Namun, untuk tahun-tahun selanjutnya UMKM yang bersangkutan harus tetap konsisten dalam menggunakan tarif pajak normal.

Yuana juga tak menampik jika adanya sunset clause akan semakin menuai berbagai macam tanggapan, terutamanya adalah dari para pelaku UMKM. Namun, dia menilai, bahwa kebijakan sunset clause sebagai salah satu sarana untuk pembelajaran bagi WP Orang Pribadi maupun WP Badan, agar secara bertahap dapat melaksanakan pembukuan dengan lebih tertib.

Karena, pembukuan dan pencatatan keuangan dalam proses bisnis merupakan suatu keharusan sebagai salah satu bagian dari manajemen keuangan, antara lain adalah agar dapat dipergunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan pinjaman kepada pihak bank.

“Ini merupakan semangatnya positif. Dalam artian, diberikan waktu dan pada akhirnya UMKM secara bertahap diharapkan akan memiliki kemampuan untuk melakukan pencatatan keuangannya sendiri yang sesuai standar akuntansi yang berlaku. Sistem pembukuan merupakan salah satu needs/kebutuhan dalam upaya untuk peningkatan kinerja UMKM.”

Keuntungan PPh Final Batas Waktu

Pada sisi lain, Yuana menyatakan bahwa dengan diberlakukannya sunset clause, maka diharapkan pihak pemerintah akan dapat mendukungnya melalui pelatihan dan pendampingan bagi para UMKM dalam penyusunan laporan keuangan, serta advokasi dan pemahaman tentang kewajiban dalam membayar pajak.

“Batas waktu (sunset clause) telah memberikan kebebasan bagi para UMKM untuk memilih menggunakan sistem pajak final atau normal. Selama masa sunset clause, pemerintah secara paralel juga selayaknya akan melaksanakan pelatihan dan pendampingan dengan dukungan dari APBN dan APBD. Program tersebut diharapkan akan dapat semakin meningkatkan kontribusi untuk pembayaran pajak dari UMKM,” jelas dia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2016 tahun lalu, jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai 59,7 juta yang lebih banyak didominasi oleh para pelaku usaha mikro.
“Maka dari itu, diharapkan untuk adanya peningkatan dan sinergitas antar instansi yang terkait di tingkat pusat maupun dari daerah untuk upaya peningkatan kapasitas SDM UMKM dalam bidang administrasi dan pembukuan, serta kesadaran untuk taat dalam membayar pajak,” tandas dia.
Semoga bisa bermanfaat bagi Anda sekalian, terimakasih dan salam sukses. Maju terus untuk UKM dan UMKM Indonesia.

Apabila pembaca sekalian membutuhkan software Accounting, serta software HRD dan Payroll silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu Anda!

Sumber : Klik

Scroll to top