Perpajakan Bisnis Properti – Bisnis properti adalah salah satu bidang usaha yang menjanjikan, tetapi juga memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Ada beberapa jenis pajak yang berhubungan dengan bisnis properti, antara lain:

1. Pajak Penghasilan (PPh) atas Pengalihan Real Estate dalam Skema KIK Tertentu

Pajak ini bersifat final dan dikenakan sebesar 0,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan real estate. Skema KIK tertentu adalah suatu skema investasi dalam bentuk KIK dengan wadah Dana Investasi Real Estate (DIRE) dengan atau tanpa menggunakan Special Purpose Company (SPC). Skema ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perpajakan dan memperluas akses pembiayaan bagi pengembang properti.

Cara menghitung PPh atas pengalihan real estate dalam skema KIK tertentu adalah sebagai berikut:

  • Tentukan jumlah bruto nilai pengalihan real estate. Jumlah ini biasanya sama dengan harga jual atau nilai pasar real estate yang dialihkan.
  • Kalikan jumlah tersebut dengan tarif pajak sebesar 0,5%.
  • Hasilnya adalah jumlah PPh yang harus dibayarkan.

Contoh:

  • A menjual real estate miliknya kepada B melalui skema KIK tertentu dengan harga Rp 1 miliar.
  • Jumlah bruto nilai pengalihan real estate adalah Rp 1 miliar.
  • Jumlah PPh yang harus dibayarkan oleh A adalah Rp 1 miliar x 0,5% = Rp 5 juta.

Baca juga Artikel: Apa itu Tax Planning dan Bagaimana Cara Melakukannya?

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Barang Kena Pajak Berupa Bangunan atau Bagian Bangunan Beserta Tanahnya

Pajak ini dikenakan sebesar 10% dari harga jual atau nilai pasar. Penyerahan barang kena pajak ini termasuk penyerahan dalam rangka penyelesaian utang, warisan, hibah, dan lain-lain. PPN ini dibebankan kepada pembeli atau penerima barang kena pajak, tetapi dipungut oleh penjual atau pemberi barang kena pajak sebagai pemotong pajak.

Cara menghitung PPN atas penyerahan barang kena pajak berupa bangunan atau bagian bangunan beserta tanahnya adalah sebagai berikut:

  • Tentukan harga jual atau nilai pasar barang kena pajak. Harga jual adalah harga yang disepakati oleh para pihak dalam transaksi. Nilai pasar adalah harga yang wajar dari barang kena pajak sesuai dengan kondisi pasar.
  • Kalikan harga jual atau nilai pasar tersebut dengan tarif pajak sebesar 10%.
  • Hasilnya adalah jumlah PPN yang harus dibayarkan.

Contoh:

  • C menjual rumah beserta tanahnya kepada D dengan harga Rp 500 juta. Nilai pasar rumah beserta tanahnya adalah Rp 600 juta.
  • Harga jual atau nilai pasar barang kena pajak adalah Rp 600 juta, karena lebih tinggi dari harga jual.
  • Jumlah PPN yang harus dibayarkan oleh D adalah Rp 600 juta x 10% = Rp 60 juta.

3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak ini dikenakan sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak (NPOP) setelah dikurangi nilai tidak kena pajak (NTP). NPOP adalah harga transaksi atau nilai pasar, mana yang lebih tinggi. NTP adalah sebesar Rp 80 juta untuk rumah sederhana dan Rp 60 juta untuk tanah pekarangan. BPHTB ini dibebankan kepada pembeli atau penerima hak atas tanah dan/atau bangunan, tetapi dipungut oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sebagai pemungut pajak.

Cara menghitung BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut:

  • Tentukan NPOP dari objek pajak. NPOP adalah harga transaksi atau nilai pasar, mana yang lebih tinggi.
  • Kurangi NPOP tersebut dengan NTP yang berlaku. NTP adalah sebesar Rp 80 juta untuk rumah sederhana dan Rp 60 juta untuk tanah pekarangan.
  • Kalikan hasil pengurangan tersebut dengan tarif pajak sebesar 5%.
  • Hasilnya adalah jumlah BPHTB yang harus dibayarkan.

Contoh:

  • E membeli rumah sederhana beserta tanah pekarangannya dari F dengan harga Rp 300 juta. Nilai pasar rumah sederhana beserta tanah pekarangannya adalah Rp 350 juta.
  • NPOP dari objek pajak adalah Rp 350 juta, karena lebih tinggi dari harga transaksi.
  • NTP yang berlaku adalah Rp 80 juta untuk rumah sederhana dan Rp 60 juta untuk tanah pekarangan, sehingga total NTP adalah Rp 140 juta.
  • Jumlah BPHTB yang harus dibayarkan oleh E adalah (Rp 350 juta – Rp 140 juta) x 5% = Rp 10,5 juta.

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Bumi dan/atau Bangunan yang Dimiliki, Dikuasai, dan/atau Dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan

Pajak ini dikenakan sebesar 0,5% dari nilai jual objek pajak (NJOP) setelah dikurangi nilai kena pajak (NJKP). NJOP adalah nilai pasar bumi dan/atau bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. NJKP adalah sebesar Rp 10 juta untuk bumi dan Rp 20 juta untuk bangunan. PBB ini dibebankan kepada pemilik, pengguna, atau pemanfaat bumi dan/atau bangunan, tetapi dipungut oleh pemerintah daerah sebagai penerima pajak.

Cara menghitung PBB atas bumi dan/atau bangunan adalah sebagai berikut:

  • Tentukan NJOP dari objek pajak. NJOP adalah nilai pasar bumi dan/atau bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
  • Kurangi NJOP tersebut dengan NJKP yang berlaku. NJKP adalah sebesar Rp 10 juta untuk bumi dan Rp 20 juta untuk bangunan.
  • Kalikan hasil pengurangan tersebut dengan tarif pajak sebesar 0,5%.
  • Hasilnya adalah jumlah PBB yang harus dibayarkan.

Contoh:

  • G memiliki rumah beserta tanahnya dengan NJOP sebesar Rp 400 juta. NJOP bumi adalah Rp 100 juta dan NJOP bangunan adalah Rp 300 juta.
  • NJKP yang berlaku adalah Rp 10 juta untuk bumi dan Rp 20 juta untuk bangunan, sehingga total NJKP adalah Rp 30 juta.
  • Jumlah PBB yang harus dibayarkan oleh G adalah (Rp 400 juta – Rp 30 juta) x 0,5% = Rp 1,85 juta.

Penutup

Itulah beberapa jenis pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha bisnis properti, beserta tarif dan cara menghitungnya. Dengan mengetahui hal ini, Anda dapat memperhitungkan biaya perpajakan dalam bisnis properti Anda.

Semoga artikel ini bermanfaat, dan jika Anda membutuhkan informasi perihal kelola pajak biar rapi, silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com, atau bisa langsung menghubungi kami via WhatsApp 0812-5298-2900.