Penulis: Admin

MENGENAL TAX REFUND BESERTA SYARAT & CONTOHNYA

Anda tentu bisa menebak bahwa topik kali ini sangat terkait dengan perpajakan. Namun dalam topik kali ini, Tax Refund cukup berbeda dibandingkan dengan berbagai bentuk pajak lainnya. Tak banyak orang yang mengetahui seputar topik ini dan kalua pun ada, tak banyak yang mengerti secara mendalam. Untuk itu melalui artikel kali ini, kami akan berbagi ulasan singkat seputar topik diatas.

Seputar Tax Refund
Perlu diketahui sebelumnya bahwa Tax Refund ini terkait dengan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai pada Wisatawan Asing yang melakukan transaksi atau berbelanja di dalam negeri, namun transaksi yang terhitung dalam Tax Refund hanya berlaku untuk pembelian barang saja, dan jasa semacam hotel atau restoran tidak akan turut dihitung.

Pemerintah Indonesia memfasilitasi tax refund dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK/03/2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri yang berlaku sejak 1 Oktober 2019 kemarin. Disitu disebutkan bahwa Wisatawan Asing yang berbelanja minimal Rp500.000 di toko berlogo khusus dan jika totalnya mencapai Rp5.000.000 berhak mendapatkan pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN). Perlu anda ketahui pula bahwa Tax Refund hanya berlaku pada wisatawan asing saja, tidak untuk WNI.

Syarat-Syarat Tax Refund
Syarat-syarat tersebut, antara lain:

  • Melakukan transaksi pembelian barang di toko berlogo “Tax Refund for Tourist” di seluruh Indonesia dengan menunjukkan paspor. Wisman harus memiliki faktur pajak yang valid (faktur pajak terlampir dengan satu struk pembayaran).
  • Pembayaran pajak minimum sebesar Rp50.000 per transaksi dan jumlah semua pajak dari beberapa struk minimal Rp500.000.
  • Barang dibeli 1 bulan sebelum meninggalkan Indonesia.
  • Barang yang dibeli harus dibawa keluar dari Indonesia sebagai bagasi tambahan dalam waktu 1 bulan sejak tanggal pembelian.

Wisatawan Asing tersebut bisa memilih opsi pembayaran Tax Refund ini, baik itu dibayar secara tunai atau melalui transfer bank, dengan syarat:

  • Dibayar tunai dengan mata uang rupiah jika jumlahnya tidak lebih dari Rp5.000.000.
  • Ditransfer ke bank pilihan jika jumlahnya melebihi Rp5.000.000. Wisman harus memberikan data-data yang lengkap seputar nomor rekening bank, nama akun, alamat, nomor routing bank, bank yang dituju untuk transfer, dan mata uang yang diminta untuk Tax Refund. Transfer akan dilakukan dalam waktu satu bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pajak.

Contoh Tax Refund sendiri telah turut tersematkan pada pembahasan sebelumnya beserta syarat terkait. Mungkin cukup sekian pembahasan pada artikel kali ini.

Sekaligus mengakhiri artikel kali ini. Tahukah anda bahwa kami, Tim GroEdu senantiasa menyediakan layanan konsultasi & training bisnis terutama bagi anda yang tertarik untuk memulai bisnis atau bagi anda yang ingin berupaya meningkatkan kredibilitas bisnis anda melalui beberapa aspek dalam berbisnis. Layanan kami tidak hanya terpaku pada satu aspek, melainkan aspek lainnya yang menyangkut bisnis seperti manajemen bisnis, operasional bisnis dan masih banyak lagi. Silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com atau langsung melalui nomor Whatsapp berikut, 0812-5298-2900 dan 0813-3309-9915. Kami siap membantu anda. Semoga ulasan ini bermanfaat, sekian terima kasih.

 

MENGENAL JOB COSTING BESERTA MANFAATNYA

Setiap orang yang sering berurusan dengan manajemen finansial terutama akuntan pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah yang satu ini. Namun tentu terdapat beberapa orang yang masih kurang memahami istilah diatas. Untuk itu pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi ulasan singkat seputar topik diatas.

Pengertian Job Costing
Job Costing, istilah yang satu ini kadang juga sering disebut banyak orang dengan istilah Job Order Costing pada dasarnya aspek satu ini merupakan salah satu poin dasar dalam Manajemen Finansial atau juga bisa dibilang pekerjaan manajemen dasar dalam kegiatan akuntan. Job Costing merupakan proses perhitungan biaya terakumulasi pada barang atau jasa yang diproduksi yang didasarkan jumlah pesanan dengan melibatkan  biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead yang terakumulasi.

Job costing seringkali digunakan dalam perusahaan besar yang menyediakan atau memproduksi berbagai macam barang/jasa. Job Costing juga bisa dipergunakan hampir di semua jenis perusahaan, terutama perusahaan jasa/layanan. Job Costing juga merupakan metode yang cukup unggul dalam menelusuri biaya per unit dan dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dibandingkan dengan metode yang lainnya.

Manfaat Job Costing
Job Costing sendiri juga membawa beberapa manfaat, seperti:

  1. Menentukan harga jual bagi customer
  2. Sebagai poin pertimbangan untuk menerima atau menolak orderan/pesanan
  3. Memantau realisasi biaya produksi & kondisi finansial saat itu juga
  4. Menghitung untung-rugi dari tiap pesanan
  5. Menentukan beban pokok persediaan produk jadi dan produk mentah yang turut diperhitungkan dalam neraca finansial

Tahukah anda bahwa kami, Tim GroEdu senantiasa menyediakan layanan konsultasi & training bisnis terutama bagi anda yang tertarik untuk memulai bisnis atau bagi anda yang ingin berupaya meningkatkan kredibilitas bisnis anda melalui beberapa aspek dalam berbisnis. Layanan kami tidak hanya terpaku pada satu aspek, melainkan aspek lainnya yang menyangkut bisnis seperti manajemen bisnis, operasional bisnis dan masih banyak lagi. Silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com atau langsung melalui nomor Whatsapp berikut, 0812-5298-2900 dan 0813-3309-9915. Kami siap membantu anda.

HIMBAUAN MEMBAYAR DAN MELAPORKAN PAJAK TAHUNAN PRIBADI DAN PERUSAHAAN

Seperti yang kita ketahui bahwa membayar dan melaporkan pajak merupakan kewajiban kita selaku warga negara tiap tahunnya. Dan oleh karena itu anda juga perlu memperhatikan beberapa himbauan terkait, seputar proses pembayaran dan pelaporan pajak itu sendiri. Pada artikel kali ini, kami Tim GroEdu (Lembaga Konsultan Bisnis yang sudah dipercaya di berbagai kota besar seperti Surabaya, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Denpasar dan kota-kota besar lainnya) akan berbagi ulasan terkait himbauan seputar topik kali ini.

 

Jenis Formulir SPT Tahunan

Formulir SPT merupakan dokumen yang wajib kita isi saat ingin melaporkan pajak yang memiliki beberapa jenis, antara lain:

  1. Formulir 1770 SS

Untuk pegawai dengan total penghasilan kurang dari Rp60.000.000 per tahun. Dalam formulir tersebut terdapat beberapa kolom yang harus diisi seperti kolom identitas pribadi, pajak penghasilan, daftar harta dan kewajiban, pernyataan, serta lampiran tambahan misalnya bukti potong pajak atau laporan amnesti pajak lengkap.

  1. Formulir 1770 S dan lampirannya.

Untuk pegawai yang memiliki penghasilan lebih dari Rp60.000.000. Bagian yang harus diisi pada formulir SPT ini meliputi identitas, penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, dan pernyataan. Adapun lampiran tambahan yang harus disertakan oleh wajib pajak pengguna formulir 1770 S yang meliputi: bukti potong pajak, surat kuasa, lampiran zakat, dan lembar perhitungan.

  1. Formulir 1770.

Khusus untuk pemilik badan atau pegawai dengan sumber pendapatan lain/sampingan. Kolom yang harus diisi kurang lebih sama dengan formulir 1770 S. Hanya saja, pemilik badan wajib menyerahkan lampiran tambahan rekapitulasi laporan keuangan/peredaran bruto pemilik usaha.

 

Aset yang Harus Dilaporkan

Berdasarkan Peraturan Ditjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2014, beberapa jenis harta yang wajib dicantumkan wajib pajak dalam SPT Tahunan, antara lain:

  • Harta pada laporan SPT Tahunan sebelumnya

Harta yang tahun sebelumnya sudah dilaporkan harus dicantumkan kembali pada SPT tahun ini. Namun, jika harta tersebut sudah dijual atau dalam artian sudah bukan milik anda, Anda tak perlu lagi mencantumkannya.

  • Kas dan sekelasnya

Dapat berupa tabungan, uang tunai, reksa dana, deposito, giro, serta komponen investasi lainnya.

  • Harta tak bergerak

Meliputi barang elektronik, furnitur berharga, atau barang koleksi bernilai tinggi yang harus dicantumkan dalam SPT Tahunan.

  • Tanah dan bangunan

Tanah bangunan tempat tinggal, tempat bisnis seperti toko, pabrik, gudang, ruko, atau rumah kontrakan.

  • Alat Transportasi (Kepemilikan Anda)

Alat transportasi milik Anda ataupun transportasi organisasi milik anda juga harus dicantumkan dalam SPT tanpa memandang jenis transportasi tersebut

  • Perhiasan

Meliputi logam mulia, berlian, intan, dan batu mulia lainnya. Baik perhiasan tersebut merupakan property investasi ataupun koleksi harus turut dicantumkan tanpa terkecuali.

 

Sekaligus mengakhiri artikel ini. Tahukah anda bahwa kami, Tim GroEdu senantiasa menyediakan layanan konsultasi & training bisnis terutama bagi anda yang tertarik untuk memulai bisnis atau bagi anda yang ingin berupaya meningkatkan kredibilitas bisnis anda melalui beberapa aspek dalam berbisnis. Layanan kami tidak hanya terpaku pada satu aspek, melainkan aspek lainnya yang menyangkut bisnis seperti manajemen bisnis, operasional bisnis dan masih banyak lagi. Silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com atau langsung melalui nomor Whatsapp berikut, 0812-5298-2900 dan 0813-3309-9915. Kami siap membantu anda. Semoga ulasan ini bermanfaat, sekian terima kasih.

 

PENGERTIAN NPWP DAN BEGINI CARA PENGHAPUSANNYA

Pembangunan yang berada di dalam Indonesia saat ini terjadi karena bayaran dana dari pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat. Mulai dari jalan tol, fasilitas listrik hingga pembelanjaan negara. Pembayaran pajak menjadi suatu hal wajib karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang besar. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) wajib dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak. Berdasarkan fungsinya, NPWP digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak warga negara Indonesia guna memenuhi kewajibannya membayar pajak untuk negara. Namun, sebagian dari kalian pasti belum tahu apa itu NPWP dan bagaimana cara mengahapusnya. Untuk itu, di sini kami akan memberikan pengetahuan kepada anda mengenai apa itu NPWP dan cara menghapusnya.

 

APA ITU NPWP?

NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang wajib dimiliki Wajib Pajak, baik perorangan maupun badan usaha sebagai sarana administrasi perpajakan serta identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP juga menjadi persyaratan pelayanan umum, seperti pengajuan kredit, pembuatan paspor, dan sebagainya.

 

SYARAT PENGHAPUSAN NPWP

Syarat penghapusan NPWP adalah apabila Wajib Pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif, termasuk karena meninggal dunia, kembali ke negara asal, dan penghapusan NPWP istri yang ikut suami. Bagi Pemilik NPWP yang sudah tidak memiliki usaha atau pekerjaan lagi, lebih baik mengajukan permohonan pencabutan NPWP. Pencabutan NPWP diperlukan untuk menghindari penerbitan STP (Surat Tagihan Pajak) karena tidak melaporkan SPT. Denda administrasi karena tidak melaporkan SPT mulai Rp100.000 sampai dengan Rp1.000.000,00.

 

Yang Dapat Mengajukan Penghapusan NPWP?

  1. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
  2. NPWP wanita kawin/istri yang ikut suami untuk digabungkan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
  3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subyek Pajak, apabila sudah selesai dibagi harus ada keterangan selesai pembagian warisan.
  4. PNS/TNI/POLRI pensiun dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak.
  5. Karyawan berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
  6. Mantan Bendahara Pemerintah/Proyek.
  7. Telah berpindah meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
  8. Memiliki lebih dari 1 NPWP, dihapuskan salah satu untuk menentukan NPWP yang digunakan sebagai sarana administratif perpajakan.
  9. Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi.

Dokumen yang Diwajibkan?

  1. Orang yang meninggal dunia : surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang  dan surat pernyataan tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris.
  2. Orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya :dokumen yang menyatakan Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
  3. Bendahara pemerintah : dokumen yang menyatakan Wajib Pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara.
  4. Wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP : surat pernyataan memiliki NPWP ganda dan fotokopi semua kartu NPWP yang dimiliki.
  5. Wanita menikah yang memiliki NPWP : fotokopi buku nikah dan surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suami.
  6. Wajib pajak badan : dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak badan telah dibubarkan sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti: akta pembubaran badan yang telah disahkan instansi berwenang sesuai perundang-undangan.

 

Cara dan Syarat Penghapusan NPWP secara Manual

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara tertulis/manual. Permohonan secara tertulis dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir penghapusan NPWP di Kantor Pelayanan Pajak tempat tinggal Anda atau KPP tempat kegiatan usaha. Selain itu, penghapusan juga bisa diurus melalui kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP). Catatannya, apabila permohonan secara tertulis disampaikan melalui KP2KP, maka KP2KP akan meneruskan permohonan penghapusan NPWP ke KPP. KPP akan memberikan bukti penerimaan surat jika permohonan diterima secara lengkap.

 

Keputusan Permohonan Penghapusan NPWP

Setelah melalui proses pemeriksaan Verifikasi, maka selanjutnya akan di ketahui keputusan berupa penerbitan Surat Keputusan Penghapusan NPWP atau Surat Penolakan Penghapusan NPWP. Surat tersebut akan keluar dalam jangka waktu paling lama 6 bulan untuk Wajib pajak orang pribadi, dan 12 bulan untuk Wajib Pajak Badan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat.

Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, segeralah mengurus permohonan penghapusan NPWP. Tata cara dan syarat penghapusan NPWP sama dengan tata cara pencabutan status Pengusaha Kena Pajak. Dokumen yang disyaratkan wajib Anda siapkan dengan baik. Penghapusan NPWP dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan dan tidak menghilangkan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Wajib Pajak yang bersangkutan. Apabila anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai artikel di atas dan jika anda memiliki pertanyaan untuk mengetahui informasi tersebut lebih detail. Jangan ragu-ragu silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com, atau langsung hubungi nomor whatsapp kami 0812-5298-2900 dan 0813-3309-9915. Kami siap membantu. Semoga artikel ini bermanfaat dan memberikan informasi berharga untuk Anda. Terima kasih.

Scroll to top