Kategori: Accounting

PAJAK BARANG & JASA (GOODS AND SERVICE TAX/GST) APAKAH SOFTWARE AKUNTANSI DIHARUSKAN UNTUK KOMPATIBEL DENGAN GST?

Pajak Barang dan Jasa (Goods and Service Tax) yang biasanya disingkat dengan GST yang selama ini sudah diterapkan oleh pemerintah Malaysia sejak 1 April 2015 yang lalu. Di Negara-Negara selain Malaysia, GST lebih dikenal dengan sebutan VAT (Value Added Tax/ Pajak Pertambahan Nilai) biasa disebut dengan PPN yang akan dikenakan pada setiap barang dan layanan publik. Di Indonesia sendiri, pajak tersebut sudah diberlakukan sejak tahun 1983 yang bernilai 10% dari point of sale pajak yang lebih meluas kepada layanan yang disediakan oleh para wajib pajak asing di luar Indonesia jika layanan ini bisa menguntungkan Indonesia.

Sedangkan PPNBM merupakan GST atas barang mewah yang telah dikenakan secara khusus selain daripada PPN. PPNBM ini untuk jenis barang-barang mewah yang telah diproduksi dan diimpor ke Indonesia dengan tarif berkisar antara 10 sampai dengan 50% bahkan beberapa diantara item pajak tersebut bisa mencapai 75%.

PPN yang berlaku untuk penjualan produk-produk pertanian dengan jalan membedakan antara pasar modern dan pasar tradisional. Perbedaan seperti ini harus dilakukan untuk melindungi pasar-pasar tradisional, industri rumahan, serta jenis-jenis usaha kecil lainnya yang telah dibebaskan dari penjualan dan pajak layanan. Selain untuk penjualan produk pertanian, PPN juga harus dikenakan karena adanya transfer barang maupun jasa yang kena pajak. PPN yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan tarif tunggal dan tarif yang masih berlaku saat ini adalah sebesar 10%.

PPN Telah Dikenakan Pada:

1. Pengiriman barang yang kena pajak (berwujud maupun yang tidak berwujud) oleh adanya entitas di Indonesia.
2. Impor barang-barang yang kena pajak.
3. Pemberian jasa kena pajak di Indonesia.
4. Pemanfaatan di Indonesia dari barang kena pajak yang tidak berwujud dari luar Indonesia.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak Off Shore di Indonesia.
6. Ekspor barang-barang kena pajak, barang yang tidak berwujud dan juga jasa kena pajak oleh entitas di Indonesia.
7. Berbagai kegiatan-kegiatan konstruksi.
8. Penjualan aktiva tetap, termasuk juga transfer dalam perjalanan dari merger (kecuali PPN atas akuisisi asli dan tidak bisa dikreditkan).

Barang-barang yang tidak dikenakan PPN meliputi:

• Barang yang telah dihasilkan oleh pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya yang tersedia di wilayah Indonesia, yaitu berupa: minyak mentah, gas alam, panas bumi, pasir dan juga kerikil, batubara (sebelum diproses untuk menjadi briket) dan bijih batu keras (besi, timah, emas, tembaga, nikel, perak dan bauksit).
• Kebutuhan dasar yang banyak dibutuhkan oleh rakyat Indonesia secara keseluruhan, yaitu berupa: beras, jagung, sagu, kedelai dan garam.
• Makanan dan minuman yang dijual di hotel-hotel, restoran, makanan toko, warung, dan sejenisnya, termasuk juga apakah untuk dine-in atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang telah diproses melalui jasa catering (yang boleh jadi juga mengalami pajak ganda karena pajak daerah yang telah diberlakukan).
• Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Layanan yang tidak dikenakan PPN:

1. Pelayanan medis dan kesehatan, termasuk dokter umum, spesialis dan dokter gigi, dokter hewan jasa, layanan ahli kesehatan (akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, fisioterapi), jasa midwifing, layanan paramedis dan perawat, rumah sakit, bersalin klinik, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, sanatorium, psikolog dan psikiater; dan perawatan medis alternatif.
2. Pelayanan sosial, termasuk panti asuhan, pemadam kebakaran, rehabilitatif lembaga, jasa penguburan dan layanan olahraga non-komersial.
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko.
4. Jasa keuangan, termasuk pinjaman, pinjaman, leasing, anjak piutang.
5. Bisnis kartu kredit, pembiayaan konsumen dan underwriting. Yang harus dicatat bahwa semua layanan yang telah ditawarkan oleh pihak lembaga keuangan yang tidak otomatis memenuhi persyaratan sebagai jasa keuangan. Misalnya: produk asuransi yang dianggap dari layanan agen, bukan keuangan, yang dikenakan PPN.
6. Jasa asuransi yang mencakup kerugian, jiwa dan reasuransi, disediakan oleh perusahaan asuransi kepada para pemegang polis asuransi, tidak termasuk layanan dukungan asuransi, seperti agen, penilaian klaim dan konsultasi.
7. Pelayanan keagamaan.
8. Pelayanan pendidikan, termasuk sekolah dan layanan pendidikan informal.
9. Seni dan hiburan.
10. Layanan siaran non-komersial.
11. Jasa transportasi publik atas jalan dan di atas air, serta jasa transportasi udara domestik (artinya terpisah dari jasa transportasi udara asing).
12. Jasa tenaga kerja, termasuk jasa tenaga kerja dan outsourcing dan penyelenggaraan pelatihan.
13. Layanan hotel, termasuk juga kamar dan fasilitas yang ditawarkan di sebuah hotel (namun ada kemungkinan pengenaan pajak daerah lainnya mungkin masih tetap berlaku).
14. Layanan yang telah disediakan oleh pemerintah dalam konteks untuk menjalankan administrasi pemerintahan secara umum.
15. Jasa parker.
16. Layanan telepon umum koin.
17. Jasa pengiriman uang dengan wesel.
18. Layanan katering.

Pengecualian terhadap barang-barang dan jasa yang diberikan dari PPN adalah:

• Mesin dan peralatan modal dalam situasi tertentu.
• Listrik (kecuali kapasitas rumah tangga melebihi 6.600 watt).
• Pipa saluran air
• Ternak, unggas dan ikan pakan dan/atau bahan baku untuk pembuatan feed.
• Tanaman pertanian tertentu dalam keadaan alami yang ditanam langsung oleh petani.
• Benih-benih untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, pembibitan dan sumber-sumber perikanan.
• Vaksin untuk polio.
• Buku teks.
• Piagam atau berupa pembelian kapal yang nantinya akan digunakan untuk pelayaran nasional dan perusahaan perikanan, bersama-sama dengan komponen yang terkait.
• Piagam atau berupa pembelian pesawat yang akan digunakan oleh perusahaan penerbangan nasional, bersama-sama dengan komponen yang terkait.
• Pembelian kereta api oleh PT Kereta Api Indonesia dan terkait dengan komponennya.
• Konstruksi dan penjualan Rumah Subisidi Sederhana dari berbagai jenis.
• Peralatan dan perlengkapan alutsista (persenjataan) pendukung yang nantinya akan digunakan oleh TNI dan POLRI.

Indonesia sendiri tidak pernah menerapkan aturan timbal balik atas klaim yang telah diajukan oleh bisnis yang tidak establish. Adapun PPN yang tidak dapat dikenakan terhadap output PPN untuk pembelian adalah:

• Barang kena pajak/jasa/pemanfaatan jasa kena pajak dan barang-barang yang tidak berwujud dari luar Indonesia, sebelum entitas yang dianggap suatu Pengusaha Kena Pajak.
• Barang kena pajak atau jasa yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan bisnis.
• Barang kena pajak atau jasa yang terkait dengan kegiatan-kegiatan usaha-bisa non-PPN.
• Kendaraan bermotor (sedan dan SUV) dan pemeliharaannya, kecuali sebagai komoditas atau penyewaan.
• Barang kena pajak, jasa kena pajak, barang kena pajak yang tidak berwujud dan kena pajak jasa dari luar Indonesia dengan faktur pajak yang tidak sah.
• Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak jika hasil pajak masukan dan dari hasil pajak penilaian.
• Barang atau jasa kena pajak jika pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam bulanannya.
• Pengembalian PPN dan ditemukan oleh pihak audit.
• Barang-barang Kena Pajak, selain barang modal atau jasa kena pajak, sebelum Pengusaha Kena Pajak mulai berproduksi dan PPN Masukan yang berusia lebih dari tiga bulan dan tidak dapat dipulihkan.

Meskipun demikian, penerapan VAT dan GST di Indonesia masih belum terlalu maksimal. Hal ini masih terlalu banyaknya usaha yang belum dikenakan PPN, karena untuk mengidentifikasi pajak dibutuhkan adanya sebuah kajian yang memakan waktu sangat lama. Beberapa item terbaru yang disasar oleh PPN mulai tumbuh pada bisnis baru yang sudah mulai booming, seperti penjualan online, forex, maupun penggunaan uang maya (bitcoin dan lain sebagainya). Dengan berbagai alasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa software akuntansi masih belum diwajibkan untuk memenuhi kompatibilitas dari Goods and Service Tax (GST). Semoga bisa bermanfaat bagi para pembaca sekalian, terimakasih dan salam sukses.

Apabila pembaca membutuhkan software Accounting yang berhubungan dengan ppn, software HRD, Payroll yang berhubungan dengan pph, silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu Anda!

PENEGASAN KEADILAN PERPAJAKAN PADA RUANG LINGKUP DUNIA BISNIS E-COMMERCE (BISNIS ONLINE/OLSHOP)

Semakin pesatnya perkembangan dunia teknologi digital secara otomatis juga akan mempengaruhi berbagai gaya hidup orang-orang yang berada didalamnya. Dari akses internet yang sudah semakin mudah dan cukup terjangkau, didukung dengan banyak tersedianya berbagai macam jenis gadget yang menjadikan siapapun menjadi lebih mudah untuk mengakses informasi.

Para pengguna internet yang sudah semakin besar inilah yang juga mendorong munculnya berbagai macam jenis situs jual beli online, yang semakin memungkinkan diantara pihak penjual dan pembeli dapat langsung bertransaksi dari dunia maya, tanpa harus bertatap muka secara langsung. Transaksi online seperti ini seringkali disebut dengan e-commerce. Dengan berbagai kemudahannya, seperti penjual tidak perlu lagi harus menyewa tempat untuk menjual, stok barang, atau dengan menyewa seorang karyawan yang menjadikan e-commerce sebagai salah satu bisnis yang paling banyak diminati oleh para pengusaha.

Melihat semakin pesatnya pertumbuhan e-commerce, maka diperlukan adanya strategi yang lebih efektif bagi otoritas perpajakan untuk menyikapinya. Yang harus diperhatikan adalah tetap harus menjaga pertumbuhan yang lebih pesat seperti ini agar tidak sampai terjadi distorsi yang diakibatkan oleh adanya kebijakan perpajakan. Selama ini aspek perpajakan dalam dunia e-commerce menjadi sorotan otoritas perpajakan, apakah transaksi seperti ini dapat dikenakan pajak dan bagaimana untuk menyeimbangkan antara peraturan perpajakan yang ada dengan perkembangan dunia e-commerce saat ini.

Beberapa negara yang telah tergabung dalam OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) telah menyepakati bahwa setiap perubahan pada aspek perpajakan bagi e-commerce harus dilakukan melalui kerja sama dan perjanjian internasional dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar dari perpajakan. Tujuh prinsip dasar dari perpajakan tersebut adalah berupa:

1. Neutrality (Netralitas).
2. Efficiency (Efisiensi).
3. Certainty (Kepastian).
4. Simplicity (Kesederhanaan).
5. Effectiveness (Efektivitas).
6. Fairness (Keadilan).
7. Flexibility (Fleksibilitas).

Ketujuh dari prinsip-prinsip ini juga sudah berlaku bagi semua perdagangan non ecommerce.

Pada tahun 1998, Amerika Serikat telah menerapkan Internet Tax Freedom Act. Setelah mengalami beberapa kali perpanjangan, kemudian berakhir pada November 2014. Peraturan ini telah melarang tidak dikenakannya pajak pada akses internet, penggunaan bandwith internet dan penggunaan email. Namun demikian ketentuan perpajakan yang masih berlaku bagi perdagangan konvensional masih berlaku sama halnya dengan e-commerce.

Negara Kanada telah menetapkan bahwa bisnis yang dilakukan secara online diperlakukan sama seperti layaknya bisnis offline biasa. Pendapatan dari e-commerce yang termasuk ke dalam kategori pendapatan biasa dan akan diperlakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan yang masih berlaku. Ketentuan tersebut juga masih tetap berlaku pada jenis perdagangan yang terkena pajak penjualan, seperti GST (Goods and Service Tax) dan HST (Harmonized Sales Tax).

Beberapa negara telah berupaya untuk mengambil sikap wait and see terkait dengan perpajakan e-commerce ini. Hanya dari Uni Eropa saja yang sudah menerapkan kebijakan yang sedikit berbeda, yang mana jika seseorang telah menjual barang dan jasa melalui internet dan telah memenuhi nilai penjualan dalam batas-batas tertentu, maka wajib baginya untuk mendaftarkan diri pada salah satu Negara dari Uni Eropa dan akan mengenakan pajak PPN bagi pembelinya.

Dari sini yang harus diperhatikan adalah, dengan tidak adanya ketentuan pajak terbaru bukan berarti e-commerce sudah 100% bebas pajak. Perlakuan pajak yang sama sangat perlu untuk diterapkan bagi para pengusaha online agar prinsip keadilan dalam hal pengenaan pajak dapat dipenuhi. Hal ini akan menjadi sangat tidak adil bagi para pengusaha yang telah lama menjalankan usaha toko makanan/minuman atau penjual barang-barang secara offline yang harus selalu membayar pajak atas penghasilan yang telah mereka dapatkan, sementara bagi orang lain yang telah menjual barang-barang dan makanan melalui toko-toko online yang sama sekali tidak dikenakan pajak penghasilan dari hasil penjualan bisnis onlinenya.

Karena itulah maka pihak perpajakan di Indonesia hendaknya harus memberikan awareness agar para pengusaha e-commerce menyadari betul tentang kewajiban perpajakannya pada bisnis online mereka. Selain itu dari beberapa peraturan tentang perundang-undangan perpajakan yang selama ini sudah berlaku harus kembali ditegaskan dalam dunia bisnis e-commerce, seperti apabila terdapat pengusaha dari e-commerce yang memiliki banyak toko-toko online dengan lokasi server yang berbeda-beda, maka apakah akan diperlakukan sama saja dengan WP Orang Pribadi, Pengusaha Tertentu (WP OPPT) yang wajib mendaftarkan diri di setiap tempat kegiatan usahanya?

Sampai saat ini pun masih belum terlalu nampak pengaruh dari aspek perpajakan dari e-commerce yang terlalu signifikan, hanya berupa penegasan atas perlakuan perpajakan dari e-commerce yang dianggap sangat cukup. Untuk itulah maka sangat perlu adanya komunikasi yang lebih intens terhadap pelaku usaha dari e-commerce, bahwa penegasan tersebut bukanlah sebuah pengenaan pajak yang baru terhadap para pengusaha e-commerce, melainkan berupa penegakan keadilan bagi para pelaku usaha offline. Untuk itulah maka sangat perlu untuk dilakukan sosialisasi dalam menghindari terjadinya penolakan terhadap peraturan penegasan tersebut. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda sekalian untuk semakin meningkatkan pengetahuan dan kesadaran seputar perpajakan Nasional. Anda membutuhkan bantuan dalam pembuatan SOP finance dan accounting, serta software parpajakan bagi bisnis on line anda, serta lisensi gratis pengoperasian software accounting anda, silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu. Terimakasih !

KARAKTERISTIK KUALITATIF PADA LAPORAN KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN SPT TAHUNAN BADAN

Sebagai WP (Wajib Pajak) yang harus membuat pembukuan, terlebih lagi bagi WP Badan, laporan keuangan merupakan poin terakhir dari serangkaian proses untuk pembukuan dalam satu periode akuntansi. Sampai pada tanggal tertentu pada satu periode akuntansi normal berakhir, Wajib Pajak harus menyediakan laporan yang terkait dengan posisi keuangan dari bisnisnya, performa perusahaan, dan perubahan posisi keuangan yang akan digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Laporan keuangan untuk tujuan perpajakan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mana SPT Tahunan PPh WP Badan harus melampirkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan neraca serta berbagai informasi lainnya yang nantinya akan digunakan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa SPT Tahunan yang dinilai tidak akan lengkap jika tidak disertai dengan laporan keuangan.

Penggunaan laporan keuangan memang tidak bisa dipisahkan dari SPT Tahunan PPh. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan SPT Tahunan, laporan keuangan merupakan dokumen sumber utama dari mana nilai dalam SPT Tahunan tersebut berasal yang nantinya akan lebih mengarah kepada laba rugi perusahaan terhadap perhitungan pajak terutangnya.

Karena itu setiap Wajib Pajak harus lebih memperhatikan karakter kualitatif dari laporan keuangan yang nantinya akan digunakan, sehingga dapat sangat bermanfaat bagi penggunanya. Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) terdapat empat macam karakter kualitatif pada laporan keuangan, yaitu:

1. Harus Mudah Dipahami.

Informasi yang tercantum dalam laporan keuangan hendaknya tidak terlalu rumit dan harus cukup mudah untuk bisa dipahami oleh para penggunanya. Dalam hubungannya dengan pajak adalah laporan keuangan harus bisa menunjukkan daya dukung terhadap SPT Tahunan PPh. Artinya adalah harus bisa menunjukkan poin-poin dan tujuan yang lebih jelas agar lebih cepat dimengerti oleh para penggunanya. Hal ini juga akan semakin menghindarkan dari terjadinya kesalahpahaman yang seharusnya tidak perlu terjadi antara fiskus dengan Wajib Pajaknya.

2. Laporan Harus Relevan.

Laporan keuangan hendaknya juga harus relevan dalam upaya untuk memenuhi segala kebutuhan penggunaan dan pengambilan keputusan. Sebuah laporan keuangan akan dinilai tingkat kualitasnya bisa dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan menjadikannya sebagai dasar dan sumber utama untuk mengevaluasi pada setiap periode tertentu dan untuk mengoreksi dari hasil evaluasi tersebut.

3. Tingkat Kevalidan yang Handal.

Laporan keuangan bisa dinilai handal tingkat kevalidannya apabila tidak terdapat pengertian yang menyesatkan para penggunanya, kesalahan material, serta menyajikan laporan yang benar-benar jujur apa adanya atau wajar, sehingga dapat benar-benar diandalkan oleh pemakainya. Karakteristik dari handal ini meliputi dari penyajian yang jujur, netralitas, dan pertimbangan yang lebih sehat. Karakteristik seperti ini menghendaki adanya laporan keuangan yang diberikan dengan wajar, lebih menekankan dari isi daripada bentuk, tidak diperkenankan menyajikan informasi yang hanya akan menguntungkan pihak tertentu saja, sementara terdapat pihak lain yang masih merasa dirugikan olehnya, mengutamakan unsur kehati-hatian dan pertimbangan secara rasional, serta lebih mengutamakan kelengkapan dalam hal penyediaan informasinya.

4. Dapat Diperbandingkan.

Laporan financial (keuangan) perusahaan hendaknya juga harus bisa diperbandingkan antar periode untuk mengetahui tren dari posisi dan kinerja keuangan. Selain itu dengan cara membandingkan laporan keuangan antar perusahaan dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan. Karena itu pengukuran dan penyajian dari laporan keuangan transaksi atau lainnya juga harus dilakukan secara kontinyu (berkelanjutan) dan konsisten. Implikasi terpenting dari perbandingan seperti ini adalah pemakai harus mendapatkan informasi yang terkait dengan berbagai kebijakan akuntansi yang akan digunakan dalam menyusun laporan keuangan, adanya perubahan kebijakan, serta adanya pengaruh dari berbagai perubahan tersebut.

Semoga bisa bermanfaat dalam menambah wawasan Anda sekalian tentang karakteristik kualitatif dari laporan keuangan untuk tujuan pelaporan SPT Badan, terimakasih dan salam sukses.

Apabila membutuhkan software HRD, Payroll dan Accounting, silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu Anda!

SEPUTAR PAJAK: FUNGSI SPT TAHUNAN DAN SPT TAHUNAN BAGI BADAN USAHA

Bagi Anda yang masih berstatus sebagai karyawan, tentunya juga akan dikenakan pajak yang harus dipotong melalui perusahaan. Namun mengapa masih tetap harus melaporkan SPT untuk setiap tahunnya?

Agar tidak sampai terjadi salah pengertian dalam menjawab pertanyaan tersebut, maka terlebih dahulu kita harus memahami apa sebenarnya pengertian dan fungsi dari surat pemberitahuan (SP).

1. Sebenarnya Apa Fungsi Utama Dari SPT Tahunan itu?

SPT Tahunan bagi Wajib Pajak (WP) penghasilan yang berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya, terutama untuk melaporkan, sepert:

• Pembayaran atau pelunasan pajak yang sudak dilakukan sendiri dan/ atau melalui pemotongan atau berupa pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak.
• Penghasilan yang menjadi objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
• Harta dan kewajiban yang dimiliki.
• Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotong atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Nah, meskipun sebagai karyawan. Namun gaji Anda harus tetap dipotong dan dibayarkan oleh perusahaan tempat Anda bekerja, dan SPT juga tetap harus dilaporkan karena mungkin saja Anda memiliki penghasilan dari sumber lain. Misalnya selain sebagai karyawan, Anda juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai pengusaha online atau freelancer.

2. SPT Tahunan Badan Usaha.

Selain harus dilaporkan oleh orang pribadi, SPT Tahunan juga harus tetap dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan (formulir 1771). Adapun bentuk formulir dari SPT Tahunan telah diatur dalam PER-26/PJ/2013 tentang perubahan atas PER-34/PJ/2010.

Adapun ketentuan yang terkait dengan SPT Tahunan tersebut adalah:

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.
2. Setiap Wajib Pajak tetap wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah atau mata uang asing jika mendapatkan ijin dari Menkeu.
3. Setiap Wajib Pajak tetap wajib menandatangani SPT.
4. Setiap Wajib Pajak juga harus menyampaikan SPT ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dulu atau sudah dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.
5. Wajib Pajak dapat mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya telah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh untuk paling lama sekitar 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain terhadap Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya telah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan dari Menteri Keuangan.
7. Bentuk dan isi SPT serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, dan tata cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT telah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Semoga bisa bermanfaat bagi Anda sekalian dalama memahami seputar SPT Tahunan, terimakasih dan salam sukses.

Apabila membutuhkan software HRD, Payroll dan Accounting, silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu Anda!

 

Scroll to top