Kategori: Perpajakan

APA YANG DIMAKSUD DENGAN KOREKSI FISKAL DALAM PELAPORAN PAJAK

Sebagai wajib pajak yang baik, sudah sewajarnya untuk senantiasa melaporkan laporan keuangan dengan sesuai dan tepat. Selain itu, dalam pengerjaannya juga harus sesuai dengan standar keuangan yang tersedia yaitu Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan perpajakan lainnya yang disebut laporan fiskal. Namun jika ada data yang tidak sesuai, wajib pajak harus diwajibkan untuk melakukan koreksi fiskal dalam laporannya.
Meski melakukan pelaporan keuangan sudah menjadi keharusan bagi wajib pajak. Namun, bisa saja masih ada beberapa wajib pajak akan melakukan berbagai cara untuk membayar kewajiban pajak usaha seminimal mungkin dan menerima penghasilan sebesar-besarnya. Sehingga terkadang terdapat beberapa poin peraturan yang tidak sesuai standar. Karena itu adanya koreksi fiskal bertujuan untuk melakukan penyesuaian antara penghasilan dengan wajib pajak. Sehingga tidak terjadi kesalahan penghitungan.

PENYEBAB KOREKSI FISKAL
Untuk mengetahui adanya koreksi fiskal untuk pelaporan keuangan dalam pajak, biasanya koreksi fiskal dibagi 2 perbedaannya yaitu :

1. Perbedaan Beda Tetap
Merupakan biaya dan penghasilan yang dapat diakui dalam perhitungan penjumlahan laba neto akuntansi komersial dan tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak.
Contoh Biaya :
• Biaya pajak penghasilan
• Biaya sumbangan
• Biaya sanksi perpajakan
Contoh Penghasilan :
• Sumbangan
• Penghasilan bunga deposito
• Hibah
2. Perbedaan Beda Waktu
Merupakan biaya dan penghasilan yang dapat diakui pada saat ini oleh akuntansi komersial atau dapat dikatakan sebaliknya. Tetapi, tidak dapat diakui secara sekaligus oleh akuntansi pajak karena perbedaan metode pengakuan.
Contoh Biaya :
• Biaya sewa
• Biaya penyusutan
Contoh Penghasilan :
• Pendapatan lebih selisih kurs

JENIS KOREKSI FISKAL
Bagi sistem perpajakan Indonesia, ada beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada pengusaha kena pajak (PKP). Beberapa diantaranya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) 21, 22, 23, 25 PPh 4 Ayat 2 (final), dan PPh 26. Selain itu, ada juga pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan atas barang mewah (PPnBM). Dalam menerapkan perlakuan koreksi fiskal terdapat adanya peraturan perpajakan UU No.36 membahas tentang koreksi fiskal dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

1. Koreksi Fiskal Positif
Koreksi fiskal positif dilakukan penambahan melalui laporan laba rugi komersial wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi, yang dilakukan dengan pembukuan maupun penghitungan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang.
Contoh Jenis :
• Pemupukan dana cadangan.
• Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen.
• ya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
• Premi asuransi.
• Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan.
• Pajak Penghasilan.
• Sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
• Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan.
• Penyusutan yang jumlahnya melebihi.
• Biaya yang ditangguhkan pengakuannya.

2. Koreksi Fiskal Negatif
Koreksi fiskal negatif dilakukan pengurangan melalui laba komersil dan penghasilan kena pajak melalui PPh terutang.
Contoh Jenis :
• Penghasilan berupa hadiah undian.
• Penghasilan dari transaksi saham.
• Penghasilan dari transaksi pengalihan harta.
• Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan.
• Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

Dengan memiliki laporan keuangan, perusahaan diharapkan mampu memprediksi langkah yang diambil perusahaan di periode selanjutnya. Biasanya perusahaan yang rajin membayar pajak akan mendapatkan reputasi yang baik dalam bisnis. Dengan membayar pajak yang harus dibayar, sebaiknya dilakukan pengisian dan penyerahan langsung SPT tahunan kepada kantor pelayanan pajak (KPP).

SPT tahunan dilakukan secara online maupun offline bertujuan untuk memenuhi pelaporan yang sesuai dengan aturan berlaku dirjen pajak, supaya tidak terjadi penyesuaian kesalahan perhitungan yang dimana transaksi dikenakan pajak ataupun yang tidak dikenakan pajak. Guna mendukung laporan perpajakan, dalam pembuatan laporan akuntansi keuangan Anda bisa menggunakan software akuntansi yang mudah dan akurat. Dan jika Anda membutuhkan software akuntansi, silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com, atau bisa langsung menghubungi langsung melallui nomor whatsapp 0812-5298-2900. Kami siap membantu Anda.

BAGAIMANA PROSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK KELUARAN

Yang dimaksud dengan faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) atau BKP yang masuk dalam golongan barang mewah. Faktur pajak keluaran akan berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dipungut oleh PKP penjual saat melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP pembeli.

Prose pembuatan faktur pajak keluaran ini merupakan konsekuensi oleh perubahan sistem perpajakan Indonesia, yang mana sejak 1983 sistem pelaporan perpajakan Indonesia menggunakan sistem self assessment. Sistem ini mengharuskan pelaku usaha melakukan pemotongan, pembayaran, serta pelaporan pajak secara mandiri.

Cara Pembuatan Faktur Pajak Keluaran
Faktur pajak keluaran wajib dibuat pada saat:
• Saat penyerahan BKP
• Saat penyerahan JKP
• Saat penerimaan pembayaran (dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP)
• Saat pembayaran termin (dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan)
• Saat lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Faktur pajak keluaran dulunyanya dibuat secara manual, namun kini sejak tahun 2015 faktur pajak keluaran telah bisa dibuat menggunakan aplikasi e-Faktur. Aplikasi e-Faktur adalah aplikasi faktur pajak yang dibuat melalui sistem elektronik dengan ketentuan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adanya aplikasi e-Faktur akan sangat memudahkan PKP membuat faktur pajak dengan format seragam yang sudah ditentukan DJP. Tentu ini akan sangat bermanfaat, dan tidak menyusahkan. Para perusahaan yang telah menjadi PKP, wajib menggunakan aplikasi e-Faktur dan tidak diperkenankan lagi untuk membuat faktur pajak berbentuk kertas. Jika PKP tidak membuat faktur pajak berbentuk elektronik, maka PKP tersebut dianggap tidak membuat faktur pajak.

Dan jika saat ini Anda membutuhkan solusi atau persiapan melakukan pembayaran pajak, manajemen pajak. Silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com, atau bisa langsung menghubungi kami melalui nomor whatsapp 0812-5298-2900. Kami siap membantu Anda.

KETENTUAN DAN PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Bagi anda yang mengunjungi web ini tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya faktur pajak. Dan pada artikel kali ini kami tidak akan membahas pengertian umum atau definisi dari Faktur Pajak tersebut. Pada artikel kali ini kami akan berbagi ulasan terkait Ketentuan dan Pembatalan dari Faktur Pajak tersebut.

Sebab-Sebab Pembatalan Faktur Pajak
Pertama-tama anda perlu mengetahui penyebab dari pembatalan Faktur Pajak yang meliputi:

  • Adanya kesalahan dalam pembuatan faktur pajak.
  • Adanya pembatalan transaksi.
  • Kesalahan dalam menginput Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lawan transaksi.

Terdapat konsekuensi dari pembatalan faktur pajak, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak bisa lagi menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) untuk transaksi selanjutnya.

Syarat Pembatalan Faktur Pajak
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012. Syarat dan ketentuan pembatalan faktur pajak yang tertera dalam PER-24/PJ/2012 meliputi:

  1. Jika terjadi pembatalan transaksi penyerahan BKP/JKP dan faktur pajak keluaran terlanjur diterbitkan, maka harus dilakukan pembatalan faktur pajak keluaran.
  2. Pembatalan faktur pajak keluaran harus dilengkapi dengan bukti berupa dokumen yang membuktikan adanya pembatalan transaksi. Bukti yang dimaksud bisa berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan adanya pembatalan transaksi.
  3. Faktur pajak yang dibatalkan harus tetap disimpan sebagai arsip oleh PKP penjual.
  4. PKP penjual yang membuat pembatalan faktur pajak keluaran harus mengirim surat pemberitahuan dan salinan faktur pajak yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP tersebut dikukuhkan dan ke KPP tempat PKP pembeli dikukuhkan.
  5. Jika PKP Penjual belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan di dalam SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka PKP penjual harus tetap melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut dalam SPT masa PPN dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (DPP), PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
  6. Jika PKP penjualan telah melaporkan faktur pajak dalam SPT masa PPN sebagai faktur pajak keluaran, maka PKP penjual harus melakukan pembetulan SPT masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.

Jika faktur pajak keluaran telah dilaporkan oleh PKP pembeli sebagai faktur pajak masukan, maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.
Pembatalan faktur pajak bisa dilaksanakan selama Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN dimana faktur pajak yang dibatalkan tersebut dilaporkan masih bisa dilakukan pembetulan, namun tentu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
Mengingat perkembangan teknologi yang sangat pesat terutama dalam bidang digitalisasi, kini telah tersedia sarana e-Faktur. Dimana PKP yang hendak melakukan pembatalan faktur pajak kini diharuskan menggunakan e-Faktur, yang tentunya melalui beberapa proses terkait.
Cara pembatalan faktur pajak dengan menggunakan e-Faktur pun sangatlah mudah, anda cukup mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Klik “Faktur” dan pilih opsi “Pajak Keluaran — Administasi Faktur” kemudian pilih Faktur Pajak Keluaran yang hendak dibatalkan.
  2. Dalam Faktur Pajak yang hendak dibatalkan terdapat opsi pada bagian bawah bertuliskan “Batalkan Faktur”, klik dan tunggu sejenak. Setelah itu akan muncul notifikasi yang menyatakan pembatalan faktur pajak keluaran berhasil.
  3. Status faktur pajak pun kemudian akan berubah menjadi “Batal/Cancelled”.

Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pajak. Silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com, atau langsung hubungi nomor whatsapp kami 0812-5298-2900. Kami siap membantu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.

SISTEM PERPAJAKAN BISNIS ONLINE

Bisnis online atau e-commerce telah menjamur di kalangan masyarakat Indonesia. Ditengah banyaknya kemudahan yang diberikan, banyak orang yang tergiur dan mulai menekuni bisnis online. Namun tahukah anda bahwa bisnis online pun tak luput dari yang namanya pajak tetapi tidak semua bisnis online akan terkena pajak. Suatu missal anda hanya sekedar menjual beberapa barang secara online dan barang yang dijual pun acak maka tidak akan dihitung dan hanya digolongkan proses jual beli biasa/privat tanpa adanya tujuan berbisnis.
Sedangkan bagi toko mulai dari UMKM hingga industry skala besar yang menjual produknya secara online maka akan terhitung berkewajiban membayar pajak. Dan melalui artikel kali ini, kami hendak berbagi wawasan seputar perpajakan bisnis online.

Perlu anda ketahui bahwa sejatinya sistem perpajakan dalam bisnis online sama saja seperti sistem perpajakan pada umumnya, hanya saja media dan sarana nya saja yang berbeda. Saat ini pembayaran pajak dapat dilakukan secara online dengan cara laporan pajak online E-Filling yang bisa diakses melalui website resmi yaitu https://djponline.pajak.go.id. Dan dalam sistem perpajakan E-commerce cukup meliputi subjek pajak yang sama seperti:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pemerintah telah menetapkan aturan mengenai batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha yang omzetnya mencapai Rp 4,8 miliar per tahun. Dengan demikian, semua pelaku usaha termasuk pebisnis online yang omzetnya mencapai jumlah tersebut, wajib memungut PPN atas setiap transaksinya.

2. Pajak Penghasilan (PPh)
Saat ini belum ada aturan khusus mengenai perlakuan PPh atas pengusaha e-commerce, sehingga masih mengikuti ketentuan pajak penghasilan secara umum. Khusus untuk pelaku pengusaha e-commerce orang pribadi, pengenaan pajak pada dasarnya disamakan dengan toko konvensional. Berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013, perlakuan pajak pengusaha e-commerce dengan penghasilan/omzet bruto tidak melebihi Rp 4,8 milliar dikenakan pajak sama dengan pajak UMKM, yaitu 1% dari omset.

Pemerintah sendiri juga menegaskan bahwa penerapan pajak pada e-commerce bukanlah hal baru melainkan penegasan ulang terhadapnya, hal tersebut dikarenakan proses e-commerce yang telah dibagi menjadi dua kegiatan besar yaitu online marketplace dan classified ad yang menyangkut penyediaan toko online dan periklanan online tidak memerlukan sistem yang berbeda, dengan kata lain dapat diadaptasikan dengan sistem perpajakan saat ini.
Itulah sekiranya ulasan singkat seputar perpajakan e-commerce. Jika Anda membutuhkan informasi perihal pajak, atau ingin mengurangi beban pajak secara legal. Silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com atau langsung melalui nomor Whatsapp berikut, 0812-5298-2900 dan 0813-3309-9915. Kami siap membantu anda. Sekaligus mengakhiri pembahasan kali ini, semoga ulasan ini bermanfaat, sekian terima kasih.

Scroll to top