Kategori: Perpajakan

SEBERAPA BESAR PAJAK YANG DIKENAKAN PADA PEKERJA FREELANCE?

 

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pekerja freelance memiliki jumlah pendapatan yang mungkin selalu berbeda di setiap bulannya. Berbeda dengan karyawan kantoran dengan gaji/penghasilan yang tetap, pajak pegawai kantoran akan langsung dipotong dari sejumlah gaji yang diberikan oleh perusahaan dimana mereka bekerja. Sedangkan, untuk pekerja freelance, sangat berbeda. Karena memiliki penghasilan yang tidak tetap tiap bulannya, maka perhitungan pajak pekerja freelance adalah per tahun, dan totalnya nanti dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jika hasil pengurangannya mencapai atau melebihi batas PTKP, maka akan dikenakan tarif progresif pasal 17.
Pasal 17 UU menetapkan ada empat lapisan tarif pajak orang pribadi berdasarkan penghasilan per tahun.
• Pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50 juta dalam satu tahun maka dibanderol PPh sebesar 5%.
• Kedua, di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta sebesar 15%.
• Ketiga, di atas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta dikenakan tarif PPh sebesar 25%.
• Keempat, penghasilan kena pajak di atas Rp 500 juta tarif pajak penghasilan orang pribadi senilai 30%.

Baca juga Artikel :

PAJAK APA SAJA YANG DIKENAKAN PADA BISNIS EVENT ORGANIZER?

Misalnya seperti ini:
Contoh 1:
Seorang pegawai kantoran mempunyai penghasilan Rp 9 juta per bulan, maka dalam setahun dia berpenghasilan sejumlah Rp 108 juta. Perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut:
Penghasilan Rp 108 juta dikurangi PTKP saat ini yaitu Rp 54 juta menjadi Rp 54 juta. Maka yang akan dikenakan pajak adalah Rp 54 juta tersisa setelah dikurangi PTKP.
Pajak terutang menjadi:
5% x Rp 50 juta = Rp 2,5 juta
15% x Rp 4 juta (Rp 54 juta dikurangi lapis pertama Rp 50 juta) = Rp 600 rb.
Dengan demikian maka total pajak terutang atau yang harus dibayarkan dengan penghasilan Rp 108 juta per tahun adalah Rp 3,1 juta.

Contoh 2:
Seorang pelaku usaha salon memiliki penghasilan Rp 2,4 miliar per tahun. Maka perhitungan pajaknya adalah Rp 2,4 miliar dikurangi Rp 54 juta (PTKP) menjadi Rp 2,446 miliar yang dikenakan pajak terutang.
Secara rinci tarif pajak:
5% x Rp 50 juta = Rp 2,5 juta
15% x Rp 200 juta = Rp 30 juta
25% x Rp 250 juta = Rp 62,5 juta
30% x Rp 1,946 miliar = Rp 583,8 juta
Total pembayaran pajak pengusaha salon tersebut jika penghasilan mencapai Rp 4,8 miliar selama setahun adalah sebesar Rp 678,8 juta.

Sekian informasi untuk Anda yang menanyakan besar pajak pekerja freelance/bebas. Semoga bermanfaat. Dan jika Anda membutuhkan informasi lebih banyak tentang pajak, atau Anda mengalami masalah dengan manajemen pajak Anda, silahkan hubungi kami kami DISINI, kami siap membantu Anda.

Sumber Artikel :
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210226162331-4-226455/freelancer-mau-bayar-pajak-tapi-bingung-baca-dulu-ini
https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-berencana-menambah-lapisan-pph-orang-pribadi-ini-kata-pengamat-pajak

JENIS-JENIS PAJAK YANG DIKENAKAN PADA PELAKU DISTRIBUTOR

Distributor adalah entitas perantara antara produsen suatu produk dan entitas lain dalam saluran distribusi atau rantai pasokan, seperti ritel. Distributor melakukan beberapa fungsi yang sama seperti yang dilakukan pedagang grosir, tetapi umumnya mengambil peran yang lebih aktif. Distributor juga sering mengambil pendekatan yang lebih proaktif dalam mendidik reseller tentang produk baru, melalui kegiatan seperti menyediakan sampel dan literatur, pelatihan pra-penjualan, road show, dan demo atas nama vendor. Tertarik untuk menjadi distributor? Sebelum itu tidak ada salahnya jika Anda mengetahui tentang perpajakan untuk distributor.

Mengacu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2018 (SE-24) tentang perlakuan perpajakan atas imbalan yang diterima oleh pembeli sehubungan dengan kondisi tertentu dalam jual beli, distributor termasuk kategori penjual dan pembeli. Dalam artian, para pelaku distributor akan dikenakan beberapa jenis pajak dalam aktivitas pembeliannya dari produsen, dan penjualannya pada pembeli akhir. Jadi, apa saja jenis pajak yang dikenakan pada pelaku distributor.

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Saat pengusaha sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka wajib bangi mereka untuk dikenakan PPN, tidak terkecuali distributor. Distributor yang bertindak sebagai penjual untuk pembeli akhir akan dikenakan PPN terutang, membuat faktur komersial dan faktur pajak, serta melaporkan PPN terutang atas penyerahan barang kena pajak.

2. Pajak Penghasilan (PPh)
Ada berbagai jenis pajak penghasilan yang wajib dipungut, dibayar, dan dilaporkan pengusaha distributor pada negara. Secara singkat, pajak penghasilan itu adalah:
• PPh Pasal 25 atau PPh Pasal 29 atas penghasilan yang perusahaan terima.
• PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan yang bekerja di perusahaannya.
• PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 15, dan/atau PPh Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan yang diterima oleh pihak ketiga.

Source :
www.online-pajak.com/seputar-ppn-efaktur/pajak-distributor

YANG PERLU ANDA KETAHUI TENTANG PENERAPAN PAJAK CABANG PERUSAHAAN

Memperluas suatu bisnis adalah hal wajar guna meningkatkan reputasi atau memperoleh lebih banyak keuntungan. Adanya pemikiran untuk mendirikan cabang usaha biasa dikarenakan pusat usaha yang berjalan stabil dengan banyak pendapatan, sehingga membuka cabang di berbagai tempat menjadi solusi yang ditempuh agar bisnis semakin bercahaya.
Meski begitu, memahami dengan jelas penerapan pajak untuk pembuatan cabang perusahaan menjadi hal penting dan tidak bisa ditinggalkan. Dari aspek perpajakan, mengacu pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), terdapat peraturan bahwa Wajib Pajak diharuskan mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya sesuai dengan tempat kegiatan usaha atau kantor dilakukan. Pendirian kantor yang mengacu pada perpajakan yang sudah resmi akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari undang-undang ini, Anda bisa tahu bahwa saat Anda ingin membangun cabang usaha di tempat atau wilayah lain, maka Anda harus mengurus perpajakan di KPP yang sesuai dengan tempat cabang usaha didirikan agar mendapat NPWP Cabang.

Apa Saja Jenis Pajak Cabang Perusahaan?

  • Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dikenakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) atau Wajib Pajak Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit dengan pertimbangan melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium dan melakukan kegiatan pekerjaan atau jasa. Setiap cabang dari kegiatan usaha tersebut diwajibkan melakukan pembayaran dan pelaporan pajak atas penghasilan karyawan yang telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
  • Pajak Penghasilan Pasal 22. Mengutip pada Peraturan Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang dengan melibatkan aktivitas ekspor dan impor. Bila perusahaan Anda bergerak di bidang perdagangan terutama barang yang dikategorikan mewah, maka akan dikenakan pajak ini dimana posisi Wajib Pajak adalah sebagai pemungut Pph Pasal 22.
  • Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 mengatur pembayaran pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal (dividen, bunga, royalti), penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan. Untuk pajak cabang perusahaan, apabila pembayaran penghasilan dilakukan sendiri dan bukan oleh kantor pusat maka PPh Pasal 23 akan dipotong, disetorkan dan dilaporkan oleh juga cabang perusahaan tersebut.
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN atas pertambahan nilai dari barang atau jasa yang dimiliki perusahaan tetap dikenakan untuk cabang perusahaan walaupun PPN dapat berstatus terutang dan perusahaan tidak melakukan pemusatan tempat terutang PPN.
  • Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 yang meliputi penghasilan dalam bentuk deposito dan bunga lainnya, transaksi penjualan saham atau penghasilan dalam usaha yang bergerak di bidang real estate, jasa konstruksi atau penyewaan tanah dan atau bangunan. PPh ini bersifat final dengan ketentuan tarif pemotongan sebesar 1% dari omzet penjualan per bulan, maka pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan dengan menggunakan NPWP Cabang.
  • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jenis pajak lain yang dapat dikenakan untuk cabang perusahaan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) apabila cabang perusahaan itu menginginkan pembangunan gedung baru atau hak kepemilikan untuk lokasi tanah yang baru. Adapun ketentuan tarifnya adalah sebesar 0,5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

Inilah penjelasan penerapan pajak bagi cabang perusahaan, yang bisa menjadi pertimbangan Anda sebelum mulai membangun cabang baru. Perencanaan yang baik tentu juga menimbulkan hasil yang baik. Namun jika Anda menginginkan adanya perluasan wilayah atau cabang perusahaan tapi belum begitu paham bagaimana step-step untuk melakukannya, silahkan hubungi kami dan mari kita bicarakan bagaimana strategi paling tepat untuk cabang perusahaan Anda. Silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com, atau bisa langsung menghubungi kami melalui nomor whatsapp 0812-5298-2900. Kami siap membantu Anda.

SISTEM PAJAK BAGI UKM, APA AJA YA?

Anda semua pasti sudah paham kan ya, apa itu pengertian pajak. Iya, pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang bersifat vital, ini akan digunakan untuk pembangunan negara. Dan adanya sistem pemungutan pajak ini merupakan suatu mekanisme yang dibuat agar dapat mempermudah penghitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.
Tentunya kita sebagai warga negara yang baik, haruslah taat dengan kebijakan ini. Kita harus taat membayar pajak pada negara. Dan berikutnya, sedangkan bagi pelaku UKM, pajak tidak hanya tentang pajak penghasilan, namun juga ada pajak restoran, pajak pertambahan nilai, pajak ekspor impor, dan masih banyak lagi lainnya.
Sistem pemungutan perpajakan sendiri dapat dikatakan sebagai metode pengelolaan utang pajak yang dibayarkan oleh yang wajib pajak agar dapat masuk kas negara.
Di Indonesia ini, telah berlaku tiga jenis sistem pemungutan pajak, mari kita bahas satu per satu.

1. Self Assessment System
Ini adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.
Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang memiliki peran aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Atau bisa juga melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.
Dalam sistem pemungutan pajak ini, pemerintah berperan sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak pertambahan nilai (PPn) atau pajak penghasilan (PPh). Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini.
Namun pada prakteknya, sistem ini tidak selamanya bagus karena terdapat juga konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Hal ini karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin.

2. Official Assessment System
Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus. Yang dimaksud dengan fiskus adalah aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.
Sistem ini membuat wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.
Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya.
Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

3. Withholding System
Untuk sistem pajak yang ini, besarnya pajak terutang dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh pajak yang menggunakan withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Sehingga, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut.
Kita sebagai warga negara dan juga sebagai pemilik usaha berperan sebagai subjek Wajib Pajak (WP) yang tentunya berkewajiban untuk membayarkan pajak kepada negara. Namun, selain berkewajiban untuk membayar pajak, Anda juga memiliki kewajiban lain yaitu melaporkan pajak yang sudah Anda bayar. Instrumen yang digunakan untuk pelaporan pajak usaha Anda adalah Surat Pemberitahuan atau biasa disingkat SPT.
Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

Source : https://www.jurnal.id/id/blog/sistem-pemungutan-pajak-ukm-di-indonesia/

Scroll to top