Kategori: Perpajakan

SISTEM PAJAK BAGI UKM, APA AJA YA?

Anda semua pasti sudah paham kan ya, apa itu pengertian pajak. Iya, pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang bersifat vital, ini akan digunakan untuk pembangunan negara. Dan adanya sistem pemungutan pajak ini merupakan suatu mekanisme yang dibuat agar dapat mempermudah penghitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.
Tentunya kita sebagai warga negara yang baik, haruslah taat dengan kebijakan ini. Kita harus taat membayar pajak pada negara. Dan berikutnya, sedangkan bagi pelaku UKM, pajak tidak hanya tentang pajak penghasilan, namun juga ada pajak restoran, pajak pertambahan nilai, pajak ekspor impor, dan masih banyak lagi lainnya.
Sistem pemungutan perpajakan sendiri dapat dikatakan sebagai metode pengelolaan utang pajak yang dibayarkan oleh yang wajib pajak agar dapat masuk kas negara.
Di Indonesia ini, telah berlaku tiga jenis sistem pemungutan pajak, mari kita bahas satu per satu.

1. Self Assessment System
Ini adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.
Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang memiliki peran aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Atau bisa juga melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.
Dalam sistem pemungutan pajak ini, pemerintah berperan sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak pertambahan nilai (PPn) atau pajak penghasilan (PPh). Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini.
Namun pada prakteknya, sistem ini tidak selamanya bagus karena terdapat juga konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Hal ini karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin.

2. Official Assessment System
Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus. Yang dimaksud dengan fiskus adalah aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.
Sistem ini membuat wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.
Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya.
Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

3. Withholding System
Untuk sistem pajak yang ini, besarnya pajak terutang dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh pajak yang menggunakan withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Sehingga, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut.
Kita sebagai warga negara dan juga sebagai pemilik usaha berperan sebagai subjek Wajib Pajak (WP) yang tentunya berkewajiban untuk membayarkan pajak kepada negara. Namun, selain berkewajiban untuk membayar pajak, Anda juga memiliki kewajiban lain yaitu melaporkan pajak yang sudah Anda bayar. Instrumen yang digunakan untuk pelaporan pajak usaha Anda adalah Surat Pemberitahuan atau biasa disingkat SPT.
Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

Source : https://www.jurnal.id/id/blog/sistem-pemungutan-pajak-ukm-di-indonesia/

KEMUDAHAN PENGURUSAN PAJAK DI ERA PANDEMI COVID-19

Masa Pandemi saat ini sangat memberikan dampak yang cukup besar bagi seluruh sektor dunia tak terkecuali di Indonesia. Satu contoh sektor yang juga terkena dampak adalah sektor perpajakan. Padahal sebagai Wajib Pajak (WP), kita diharuskan untuk melakukan berbagai kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan.
Namun sejalan dengan perkembangan teknologi, dalam hal pengurusan berbagai hal termasuk perihal perpajakan, saat ini bisa dengan menggunakan smartphone Anda. Bagaimana bisa? Tentu bisa karena teknologi cloud atau komputasi awan sangat membantu dalam hal ini. Kini kita tidak perlu lagi melakukan pengurusan atau pembayaran pajak dengan mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak. Dengan hanya bersantai dirumah, kita bisa menyelesaikan pengurusan pajak seperti membayar pajak, membuat kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga masalah restitusi (pengembalian pajak) yang bisa dilakukan secara online hanya dengan menggunakan smartphone dari rumah.
Untuk itu, sebagai antisipasinya agar segala proses berjalan dengan baik, Direktorat Jenderap Pajak memiliki atau menerapkan sebuah sistem yang bernama e-Billing. Sistem ini berguna untuk membayar pajak secara online. Sistem e-Billing tentunya berbeda dengan sistem terdahulu, dimana para wajib pajak membayar pajak secara manual dengan media Surat Setoran Pajak (SPP). Dengan e-Billing, pajak bisa dengan mudah dibayarkan secara online.
Cara pelaksanaannya pun cukup mudah. Wajib pajak cukup melakukan penyetoran SPT melalui sarana online (e-Filing/e-Form) di laman www.pajak go.id. Pengisian SPT dapat dilakukan secara mandiri dengan panduan yang sudah disediakan. Dan jika Anda masih bingung perihal berbagai poin-poin pajak yang perlu Anda tunaikan, Anda bisa menghubungi kami untuk lebih jelasnya. Anda bisa menghubungi kami melalui email groedu@gmail.com, atau bisa langsung menghubungi kami melalui nomor whatsapp 0812-5298-2900. Kami siap membantu Anda.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN KOREKSI FISKAL DALAM PELAPORAN PAJAK

Sebagai wajib pajak yang baik, sudah sewajarnya untuk senantiasa melaporkan laporan keuangan dengan sesuai dan tepat. Selain itu, dalam pengerjaannya juga harus sesuai dengan standar keuangan yang tersedia yaitu Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan perpajakan lainnya yang disebut laporan fiskal. Namun jika ada data yang tidak sesuai, wajib pajak harus diwajibkan untuk melakukan koreksi fiskal dalam laporannya.
Meski melakukan pelaporan keuangan sudah menjadi keharusan bagi wajib pajak. Namun, bisa saja masih ada beberapa wajib pajak akan melakukan berbagai cara untuk membayar kewajiban pajak usaha seminimal mungkin dan menerima penghasilan sebesar-besarnya. Sehingga terkadang terdapat beberapa poin peraturan yang tidak sesuai standar. Karena itu adanya koreksi fiskal bertujuan untuk melakukan penyesuaian antara penghasilan dengan wajib pajak. Sehingga tidak terjadi kesalahan penghitungan.

PENYEBAB KOREKSI FISKAL
Untuk mengetahui adanya koreksi fiskal untuk pelaporan keuangan dalam pajak, biasanya koreksi fiskal dibagi 2 perbedaannya yaitu :

1. Perbedaan Beda Tetap
Merupakan biaya dan penghasilan yang dapat diakui dalam perhitungan penjumlahan laba neto akuntansi komersial dan tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak.
Contoh Biaya :
• Biaya pajak penghasilan
• Biaya sumbangan
• Biaya sanksi perpajakan
Contoh Penghasilan :
• Sumbangan
• Penghasilan bunga deposito
• Hibah
2. Perbedaan Beda Waktu
Merupakan biaya dan penghasilan yang dapat diakui pada saat ini oleh akuntansi komersial atau dapat dikatakan sebaliknya. Tetapi, tidak dapat diakui secara sekaligus oleh akuntansi pajak karena perbedaan metode pengakuan.
Contoh Biaya :
• Biaya sewa
• Biaya penyusutan
Contoh Penghasilan :
• Pendapatan lebih selisih kurs

JENIS KOREKSI FISKAL
Bagi sistem perpajakan Indonesia, ada beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada pengusaha kena pajak (PKP). Beberapa diantaranya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) 21, 22, 23, 25 PPh 4 Ayat 2 (final), dan PPh 26. Selain itu, ada juga pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan atas barang mewah (PPnBM). Dalam menerapkan perlakuan koreksi fiskal terdapat adanya peraturan perpajakan UU No.36 membahas tentang koreksi fiskal dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

1. Koreksi Fiskal Positif
Koreksi fiskal positif dilakukan penambahan melalui laporan laba rugi komersial wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi, yang dilakukan dengan pembukuan maupun penghitungan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang.
Contoh Jenis :
• Pemupukan dana cadangan.
• Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen.
• ya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
• Premi asuransi.
• Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan.
• Pajak Penghasilan.
• Sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
• Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan.
• Penyusutan yang jumlahnya melebihi.
• Biaya yang ditangguhkan pengakuannya.

2. Koreksi Fiskal Negatif
Koreksi fiskal negatif dilakukan pengurangan melalui laba komersil dan penghasilan kena pajak melalui PPh terutang.
Contoh Jenis :
• Penghasilan berupa hadiah undian.
• Penghasilan dari transaksi saham.
• Penghasilan dari transaksi pengalihan harta.
• Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan.
• Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

Dengan memiliki laporan keuangan, perusahaan diharapkan mampu memprediksi langkah yang diambil perusahaan di periode selanjutnya. Biasanya perusahaan yang rajin membayar pajak akan mendapatkan reputasi yang baik dalam bisnis. Dengan membayar pajak yang harus dibayar, sebaiknya dilakukan pengisian dan penyerahan langsung SPT tahunan kepada kantor pelayanan pajak (KPP).

SPT tahunan dilakukan secara online maupun offline bertujuan untuk memenuhi pelaporan yang sesuai dengan aturan berlaku dirjen pajak, supaya tidak terjadi penyesuaian kesalahan perhitungan yang dimana transaksi dikenakan pajak ataupun yang tidak dikenakan pajak. Guna mendukung laporan perpajakan, dalam pembuatan laporan akuntansi keuangan Anda bisa menggunakan software akuntansi yang mudah dan akurat. Dan jika Anda membutuhkan software akuntansi, silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com, atau bisa langsung menghubungi langsung melallui nomor whatsapp 0812-5298-2900. Kami siap membantu Anda.

BAGAIMANA PROSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK KELUARAN

Yang dimaksud dengan faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) atau BKP yang masuk dalam golongan barang mewah. Faktur pajak keluaran akan berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dipungut oleh PKP penjual saat melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP pembeli.

Prose pembuatan faktur pajak keluaran ini merupakan konsekuensi oleh perubahan sistem perpajakan Indonesia, yang mana sejak 1983 sistem pelaporan perpajakan Indonesia menggunakan sistem self assessment. Sistem ini mengharuskan pelaku usaha melakukan pemotongan, pembayaran, serta pelaporan pajak secara mandiri.

Cara Pembuatan Faktur Pajak Keluaran
Faktur pajak keluaran wajib dibuat pada saat:
• Saat penyerahan BKP
• Saat penyerahan JKP
• Saat penerimaan pembayaran (dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP)
• Saat pembayaran termin (dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan)
• Saat lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Faktur pajak keluaran dulunyanya dibuat secara manual, namun kini sejak tahun 2015 faktur pajak keluaran telah bisa dibuat menggunakan aplikasi e-Faktur. Aplikasi e-Faktur adalah aplikasi faktur pajak yang dibuat melalui sistem elektronik dengan ketentuan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adanya aplikasi e-Faktur akan sangat memudahkan PKP membuat faktur pajak dengan format seragam yang sudah ditentukan DJP. Tentu ini akan sangat bermanfaat, dan tidak menyusahkan. Para perusahaan yang telah menjadi PKP, wajib menggunakan aplikasi e-Faktur dan tidak diperkenankan lagi untuk membuat faktur pajak berbentuk kertas. Jika PKP tidak membuat faktur pajak berbentuk elektronik, maka PKP tersebut dianggap tidak membuat faktur pajak.

Dan jika saat ini Anda membutuhkan solusi atau persiapan melakukan pembayaran pajak, manajemen pajak. Silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com, atau bisa langsung menghubungi kami melalui nomor whatsapp 0812-5298-2900. Kami siap membantu Anda.

Scroll to top