Kategori: Perpajakan

PAJAK BARANG & JASA (GOODS AND SERVICE TAX/GST) APAKAH SOFTWARE AKUNTANSI DIHARUSKAN UNTUK KOMPATIBEL DENGAN GST?

Pajak Barang dan Jasa (Goods and Service Tax) yang biasanya disingkat dengan GST yang selama ini sudah diterapkan oleh pemerintah Malaysia sejak 1 April 2015 yang lalu. Di Negara-Negara selain Malaysia, GST lebih dikenal dengan sebutan VAT (Value Added Tax/ Pajak Pertambahan Nilai) biasa disebut dengan PPN yang akan dikenakan pada setiap barang dan layanan publik. Di Indonesia sendiri, pajak tersebut sudah diberlakukan sejak tahun 1983 yang bernilai 10% dari point of sale pajak yang lebih meluas kepada layanan yang disediakan oleh para wajib pajak asing di luar Indonesia jika layanan ini bisa menguntungkan Indonesia.

Sedangkan PPNBM merupakan GST atas barang mewah yang telah dikenakan secara khusus selain daripada PPN. PPNBM ini untuk jenis barang-barang mewah yang telah diproduksi dan diimpor ke Indonesia dengan tarif berkisar antara 10 sampai dengan 50% bahkan beberapa diantara item pajak tersebut bisa mencapai 75%.

PPN yang berlaku untuk penjualan produk-produk pertanian dengan jalan membedakan antara pasar modern dan pasar tradisional. Perbedaan seperti ini harus dilakukan untuk melindungi pasar-pasar tradisional, industri rumahan, serta jenis-jenis usaha kecil lainnya yang telah dibebaskan dari penjualan dan pajak layanan. Selain untuk penjualan produk pertanian, PPN juga harus dikenakan karena adanya transfer barang maupun jasa yang kena pajak. PPN yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan tarif tunggal dan tarif yang masih berlaku saat ini adalah sebesar 10%.

PPN Telah Dikenakan Pada:

1. Pengiriman barang yang kena pajak (berwujud maupun yang tidak berwujud) oleh adanya entitas di Indonesia.
2. Impor barang-barang yang kena pajak.
3. Pemberian jasa kena pajak di Indonesia.
4. Pemanfaatan di Indonesia dari barang kena pajak yang tidak berwujud dari luar Indonesia.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak Off Shore di Indonesia.
6. Ekspor barang-barang kena pajak, barang yang tidak berwujud dan juga jasa kena pajak oleh entitas di Indonesia.
7. Berbagai kegiatan-kegiatan konstruksi.
8. Penjualan aktiva tetap, termasuk juga transfer dalam perjalanan dari merger (kecuali PPN atas akuisisi asli dan tidak bisa dikreditkan).

Barang-barang yang tidak dikenakan PPN meliputi:

• Barang yang telah dihasilkan oleh pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya yang tersedia di wilayah Indonesia, yaitu berupa: minyak mentah, gas alam, panas bumi, pasir dan juga kerikil, batubara (sebelum diproses untuk menjadi briket) dan bijih batu keras (besi, timah, emas, tembaga, nikel, perak dan bauksit).
• Kebutuhan dasar yang banyak dibutuhkan oleh rakyat Indonesia secara keseluruhan, yaitu berupa: beras, jagung, sagu, kedelai dan garam.
• Makanan dan minuman yang dijual di hotel-hotel, restoran, makanan toko, warung, dan sejenisnya, termasuk juga apakah untuk dine-in atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang telah diproses melalui jasa catering (yang boleh jadi juga mengalami pajak ganda karena pajak daerah yang telah diberlakukan).
• Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Layanan yang tidak dikenakan PPN:

1. Pelayanan medis dan kesehatan, termasuk dokter umum, spesialis dan dokter gigi, dokter hewan jasa, layanan ahli kesehatan (akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, fisioterapi), jasa midwifing, layanan paramedis dan perawat, rumah sakit, bersalin klinik, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, sanatorium, psikolog dan psikiater; dan perawatan medis alternatif.
2. Pelayanan sosial, termasuk panti asuhan, pemadam kebakaran, rehabilitatif lembaga, jasa penguburan dan layanan olahraga non-komersial.
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko.
4. Jasa keuangan, termasuk pinjaman, pinjaman, leasing, anjak piutang.
5. Bisnis kartu kredit, pembiayaan konsumen dan underwriting. Yang harus dicatat bahwa semua layanan yang telah ditawarkan oleh pihak lembaga keuangan yang tidak otomatis memenuhi persyaratan sebagai jasa keuangan. Misalnya: produk asuransi yang dianggap dari layanan agen, bukan keuangan, yang dikenakan PPN.
6. Jasa asuransi yang mencakup kerugian, jiwa dan reasuransi, disediakan oleh perusahaan asuransi kepada para pemegang polis asuransi, tidak termasuk layanan dukungan asuransi, seperti agen, penilaian klaim dan konsultasi.
7. Pelayanan keagamaan.
8. Pelayanan pendidikan, termasuk sekolah dan layanan pendidikan informal.
9. Seni dan hiburan.
10. Layanan siaran non-komersial.
11. Jasa transportasi publik atas jalan dan di atas air, serta jasa transportasi udara domestik (artinya terpisah dari jasa transportasi udara asing).
12. Jasa tenaga kerja, termasuk jasa tenaga kerja dan outsourcing dan penyelenggaraan pelatihan.
13. Layanan hotel, termasuk juga kamar dan fasilitas yang ditawarkan di sebuah hotel (namun ada kemungkinan pengenaan pajak daerah lainnya mungkin masih tetap berlaku).
14. Layanan yang telah disediakan oleh pemerintah dalam konteks untuk menjalankan administrasi pemerintahan secara umum.
15. Jasa parker.
16. Layanan telepon umum koin.
17. Jasa pengiriman uang dengan wesel.
18. Layanan katering.

Pengecualian terhadap barang-barang dan jasa yang diberikan dari PPN adalah:

• Mesin dan peralatan modal dalam situasi tertentu.
• Listrik (kecuali kapasitas rumah tangga melebihi 6.600 watt).
• Pipa saluran air
• Ternak, unggas dan ikan pakan dan/atau bahan baku untuk pembuatan feed.
• Tanaman pertanian tertentu dalam keadaan alami yang ditanam langsung oleh petani.
• Benih-benih untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, pembibitan dan sumber-sumber perikanan.
• Vaksin untuk polio.
• Buku teks.
• Piagam atau berupa pembelian kapal yang nantinya akan digunakan untuk pelayaran nasional dan perusahaan perikanan, bersama-sama dengan komponen yang terkait.
• Piagam atau berupa pembelian pesawat yang akan digunakan oleh perusahaan penerbangan nasional, bersama-sama dengan komponen yang terkait.
• Pembelian kereta api oleh PT Kereta Api Indonesia dan terkait dengan komponennya.
• Konstruksi dan penjualan Rumah Subisidi Sederhana dari berbagai jenis.
• Peralatan dan perlengkapan alutsista (persenjataan) pendukung yang nantinya akan digunakan oleh TNI dan POLRI.

Indonesia sendiri tidak pernah menerapkan aturan timbal balik atas klaim yang telah diajukan oleh bisnis yang tidak establish. Adapun PPN yang tidak dapat dikenakan terhadap output PPN untuk pembelian adalah:

• Barang kena pajak/jasa/pemanfaatan jasa kena pajak dan barang-barang yang tidak berwujud dari luar Indonesia, sebelum entitas yang dianggap suatu Pengusaha Kena Pajak.
• Barang kena pajak atau jasa yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan bisnis.
• Barang kena pajak atau jasa yang terkait dengan kegiatan-kegiatan usaha-bisa non-PPN.
• Kendaraan bermotor (sedan dan SUV) dan pemeliharaannya, kecuali sebagai komoditas atau penyewaan.
• Barang kena pajak, jasa kena pajak, barang kena pajak yang tidak berwujud dan kena pajak jasa dari luar Indonesia dengan faktur pajak yang tidak sah.
• Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak jika hasil pajak masukan dan dari hasil pajak penilaian.
• Barang atau jasa kena pajak jika pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam bulanannya.
• Pengembalian PPN dan ditemukan oleh pihak audit.
• Barang-barang Kena Pajak, selain barang modal atau jasa kena pajak, sebelum Pengusaha Kena Pajak mulai berproduksi dan PPN Masukan yang berusia lebih dari tiga bulan dan tidak dapat dipulihkan.

Meskipun demikian, penerapan VAT dan GST di Indonesia masih belum terlalu maksimal. Hal ini masih terlalu banyaknya usaha yang belum dikenakan PPN, karena untuk mengidentifikasi pajak dibutuhkan adanya sebuah kajian yang memakan waktu sangat lama. Beberapa item terbaru yang disasar oleh PPN mulai tumbuh pada bisnis baru yang sudah mulai booming, seperti penjualan online, forex, maupun penggunaan uang maya (bitcoin dan lain sebagainya). Dengan berbagai alasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa software akuntansi masih belum diwajibkan untuk memenuhi kompatibilitas dari Goods and Service Tax (GST). Semoga bisa bermanfaat bagi para pembaca sekalian, terimakasih dan salam sukses.

Apabila pembaca membutuhkan software Accounting yang berhubungan dengan ppn, software HRD, Payroll yang berhubungan dengan pph, silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu Anda!

MENGAPA BEGITU PENTING MEMBAYAR PAJAK KEPADA NEGARA?

Definisi perpajakan berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat disimpulkan, yaitu: pajak merupakan kontribusi yang lebih bersifat wajib dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Wajib artinya adalah pengenaan pajak dapat dipaksakan oleh negara terhadap warga negaranya. Sedangkan tidak mendapatkan imbalan langsung artinya adalah berupa manfaat dari pembayaran pajak tidak dapat dirasakan secara langsung.

Namun berdasarkan sumber penerimaan negara, pajak memberikan kontribusi yang terbesar bagi Negara. Dengan demikian maka manfaat pajak akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat pada berbagai sektor bidang, seperti halnya pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan dan lain sebagainya. Selain itu pajak juga akan digunakan untuk subsidi listrik, bahan bakar minyak, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Proses Pemungutan Pajak di Negara Indonesia

Di Indonesia, wewenang untuk proses pemungutan dan pengelolaan pajak terbagi menjadi dua macam, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat dikelola oleh pihak Pemerintah Pusat (Ditjen Pajak) yang didalamnya sudah mencakup:

1. PPh (Pajak Penghasilan).
2. PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
3. PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah).
4. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
5. P3 (Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan).
6. Bea Materai.

Selanjutnya adalah Pajak Daerah yang akan dipungut dan dikelola oleh pemerintah Daerah, yang didalamnya sudah mencakup:

1. Pajak Pembangunan I.
2. Pajak Reklame.
3. Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Hiburan.
5. PBB sektor Perkotaan dan Pedesaan.

Perbedaan Antara Pajak dan Retribusi

Pajak dan retribusi adalah dua hal yang sangat berbeda. Dalam retribusi kita akan bisa merasakan langsung imbal baliknya. Seperti: retribusi sampah yang ada di lingkungan sekitar tempat kita tinggal, akan dapat langsung dirasakan melalui layanan kebersihan yang mana setiap sampah dari rumah tangga akan langsung diangkut/dibersihkan setiap harinya.

Mengapa Negara Harus Menerapkan Pemungutan Pajak?

Penerapan seperti ini berdasarkan dua macam prinsip dasar, yaitu:

1. Prinsip Benefit Principle.

Yang mana karena warga negara akan mendapatkan keuntungan dari negara, maka negara diperkenankan untuk memungut pajak terhadap warganya. Negara telah membangun berbagai macam jenis fasilitas umum dan memberikan pelayanan publik bagi masyarakat dimana untuk membiayai pengeluaran tersebut dibutuhkan adanya sumber dana khusus yang mencukupi.

2, Prinsip Ability To Pay Taxation Principle.

Yang mana negara dapat memungut pajak berdasarkan kemampuan setiap individunya. Warga negara yang memiliki kemampuan lebih akan membayar pajak yang jauh lebih besar daripada mereka yang hanya berpenghasilan terlalu kecil.

Yang perlu untuk diingat adalah dalam hal pemungutan pajak tidak boleh dilakukan dengan cara yang semena-mena. Harus berdasarkan undang-undang serta lebih mempertimbangkan keadilannya, yaitu semua warga negara akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam undang-undang perpajakan. Dengan demikian maka pajak juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana untuk menciptakan keadilan.

Pemungutan pajak juga harus dilaksanakan secara lebih efisien, dengan mempertimbangkan dari berbagai biaya yang telah muncul dalam pungutan tersebut. Biaya yang akan dikeluarkan untuk pemungutan hendaknya juga harus lebih kecil daripada penerimaan pajaknya. Untuk lebih mempermudah masyarakat dalam hal membayar pajak, maka hendaknya pemungutan pajak akan dilakukan harus dengan cara sederhana. Salah satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah dari pemungutan pajak tidak boleh menganggu berbagai aktivitas, seperti aktivitas produksi, distribusi, perdagangan dan juga jasa.

Pemungutan pajak di Indonesia telah ditentukan melalui undang-undang yang telah disusun oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR sebagai wakil rakyat. Peran penting dari Ditjen Pajak sebagai lembaga pengumpul pajak sekaligus sebagai pelaksana dari peraturan tersebut. Selain untuk mengumpulkan pajak, Ditjen Pajak juga harus bertanggungjawab penuh terhadap berbagai pelaksaan prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Mengingat begitu besarnya kontribusi pajak terhadap tingkat efisiensi pembangunan Negara, maka harus kita sadari bahwa dengan cara membayar pajak, maka kita sudah bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan Nasional.

Nah, pastinya Anda semua sudah memahami bukan tentang pajak dan betapa pentingnya membayar pajak bagi pemasukan Negara! Apabila bapak dan ibu membutuhkan software accounting untuk memudahkan perhitungan pajak, baik untuk PPN masukan dan keluaran, PPH 21, PPH 23, PPH 25,pasal 4 ayat 2, dan pajak lainnya silahkan hubungi 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu !

SEPUTAR PAJAK: FUNGSI SPT TAHUNAN DAN SPT TAHUNAN BAGI BADAN USAHA

Bagi Anda yang masih berstatus sebagai karyawan, tentunya juga akan dikenakan pajak yang harus dipotong melalui perusahaan. Namun mengapa masih tetap harus melaporkan SPT untuk setiap tahunnya?

Agar tidak sampai terjadi salah pengertian dalam menjawab pertanyaan tersebut, maka terlebih dahulu kita harus memahami apa sebenarnya pengertian dan fungsi dari surat pemberitahuan (SP).

1. Sebenarnya Apa Fungsi Utama Dari SPT Tahunan itu?

SPT Tahunan bagi Wajib Pajak (WP) penghasilan yang berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya, terutama untuk melaporkan, sepert:

• Pembayaran atau pelunasan pajak yang sudak dilakukan sendiri dan/ atau melalui pemotongan atau berupa pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak.
• Penghasilan yang menjadi objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
• Harta dan kewajiban yang dimiliki.
• Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotong atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Nah, meskipun sebagai karyawan. Namun gaji Anda harus tetap dipotong dan dibayarkan oleh perusahaan tempat Anda bekerja, dan SPT juga tetap harus dilaporkan karena mungkin saja Anda memiliki penghasilan dari sumber lain. Misalnya selain sebagai karyawan, Anda juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai pengusaha online atau freelancer.

2. SPT Tahunan Badan Usaha.

Selain harus dilaporkan oleh orang pribadi, SPT Tahunan juga harus tetap dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan (formulir 1771). Adapun bentuk formulir dari SPT Tahunan telah diatur dalam PER-26/PJ/2013 tentang perubahan atas PER-34/PJ/2010.

Adapun ketentuan yang terkait dengan SPT Tahunan tersebut adalah:

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.
2. Setiap Wajib Pajak tetap wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah atau mata uang asing jika mendapatkan ijin dari Menkeu.
3. Setiap Wajib Pajak tetap wajib menandatangani SPT.
4. Setiap Wajib Pajak juga harus menyampaikan SPT ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dulu atau sudah dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.
5. Wajib Pajak dapat mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya telah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh untuk paling lama sekitar 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain terhadap Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya telah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan dari Menteri Keuangan.
7. Bentuk dan isi SPT serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, dan tata cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT telah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Semoga bisa bermanfaat bagi Anda sekalian dalama memahami seputar SPT Tahunan, terimakasih dan salam sukses.

Apabila membutuhkan software HRD, Payroll dan Accounting, silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu Anda!

 

MELALUI BANTUAN SOFTWARE ACCOUNTING SEMAKIN MUDAH MELAPORKAN PAJAK SECARA ONLINE

Laporan pajak secara online merupakan salah satu cara untuk penyampaian SPT atau pemberitahuan seputar perpanjangan SPT Tahunan yang telah menjadi salah satu terobosan terbaru yang bisa dilakukan secara online dan juga realtime melalui website e-filing pajak DJP Online atau aplikasi yang telah disediakan ASP (Application Service Provider) atau Penyedia Jasa Aplikasi pajak. Pelaporan pajak di Indonesia sendiri sudah semakin mudah semenjak adanya sebuah terobosan untuk cara melapor pajak secara online seperti ini.

Meskipun metode pelaporan pajak dengan jalan memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti ini banyak sekali memberikan berbagai kemudahan bagi para penggunanya, namun masih banyak juga diantara para wajib pajak yang ingin melaporkan SPT nya secara manual dengan cara mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Laporan pajak secara online memiliki misi untuk semakin mempermudah para wajib pajak dalam hal menuntaskan segala urusan perpajakannya dan untuk membantu dalam meningkatkan penerimaan pajak Negara. Oleh karena itu, terdapat banyak sekali manfaat dari pelaporan pajak secara online seperti ini, yaitu:

1. Lebih Cepat dan Mudah Dilakukan.

Laporan pajak secara online dapat sedikit lebih memangkas waktu Anda yang terlalu berharga hanya untuk sekedar melapor pajak dengan pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, belum lagi jika harus menunggu antrian lapor yang begitu panjang. Anda bisa dengan mudah langsung mengisi formulir SPT dari Internet dan bisa mengirimkannya pada saat itu juga. Begitu SPT dikirimkan, maka Anda akan bisa langsung mendapatkan tanda terima. Apabila Anda masih merasa kebingungan pada saat mengisi formulir, maka Anda akan diberikan petunjuk secara jelas dari sana. Hal ini juga akan sangat mengurangi terjadinya resiko kesalahan yang mungkin saja bisa terjadi apabila Anda melakukannya secara manual.

2. Tingkat Keakuratan yang Tinggi dan Aman.

Dalam setiap pengisian formulir SPT akan selalu dilakukan validasi untuk menjamin ketepatan data yang sudah dimasukan. Anda tidak perlu lagi harus merasa khawatir jika masih ada data-data yang keliru pada saat pengisian, karena sistem online tersebut sudah benar-benar akurat. Data SPT yang sudah Anda sampaikan secara online juga akan sampai langsung tanpa adanya perantara apapun. Hal ini tentunya dapat menjamin bahwa kerahasiaan dari data Anda akan tetap aman.

3. Biaya Sangat Murah dan Ramah Lingkungan.

Melakukan pelaporan SPT secara online itu berarti bahwa Anda hanya perlu untuk membayar biaya akses Internet saja. Tanpa harus repot-repot untuk mengeluarkan biaya transportasi agar bisa sampai ke KPP setempat untuk melapor. Bukan hanya itu saja, dengan cara melakukan pelaporan pajak secara online, Anda juga sudah berkontribusi besar dalam mendukung kegiatan go green dengan tidak menggunakan kertas untuk mencetak data-data SPT.

4. Bisa Dilakukan Kapan dan diMana Saja Anda Inginkan (Selama Terkoneksi Internet).

Melakukan pelaporan pajak secara online tidak terikat waktu seperti pada saat Anda melakukannya secara manual di KPP setempat. Hanya dengan bermodalkan komputer atau laptop dan jaringan Internet yang stabil, maka Anda sudah bisa dengan leluasa untuk melakukan pelaporan pajak secara online di manapun dan kapan saja Anda inginkan.

5. Perhitungan Lebih Tepat.

Program khusus untuk pelaporan pajak secara online sudah di-default kan untuk otomatis melakukan perhitungan, sehingga Anda sudah tidak perlu lagi melakukan perhitungan manual, kecuali untuk hal-hal tertentu yang memang belum disediakan oleh program perpajakan.

Itulah beberapa manfaat yang bisa Anda dapatkan dengan cara melakukan pelaporan pajak secara online. Dengan adanya layanan secara online seperti ini, maka masyarakat diharapkan dapat menjadi lebih mudah untuk melakukan pelaporan pajak dan bisa lebih taat dalam hal membayar pajak. Untuk mengetahui nominal pajak yang harus Anda bayarkan secara akurat dan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam hal pelaporan pajak, maka Anda juga harus memiliki penghitungan pajak yang benar.

Untuk bisa mendapatkan penghitungan pajak yang tepat, maka Anda juga harus memiliki perencanaan pembayaran pajak. Dengan cara membuat estimasi dalam hal pembayaran pajak, maka Anda akan dapat mengelola keuangan milik perusahaan dengan lebih tepat dan akurat. Salah satu alternatifnya adalah dengan cara menggunakan software akuntansi yang juga sudah dilengkapi dengan fitur Tax Center yang nantinya akan dapat membantu Anda dalam mengekspor file CSV yang berisikan seputar penjualan dengan template yang sudah siap untuk diimpor ke aplikasi pajak e-Faktur.

Semoga bisa bermanfaat bagi Anda sekalian dalam mengetahui seputar pelaporan pajak secara online (DJP Online). Apabila pembaca membutuhkan software accounting yang dapat membantu dalam menghitung perpajakan perusahaan dan bisnis anda, silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak ke 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu!

Scroll to top