Kategori: Perpajakan

BEGINI CARA MELAPORKAN SPT TAHUNAN YANG TERLAMBAT

Bagi warga yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), berkewajiban melaporkan SPT tahunan dengan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah.

Sudah menjadi kewajiban rutin bagi setiap wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan di awal tahun. Umumnya, batas pelaporan SPT Tahunan adalah 31 Maret setiap tahunnya. Jika tanggal tersebut jatuh pada hari libur, diharapkan wajib pajak dapat menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan sebelum tanggal tersebut. Namun terkadang, pemerintah memberi kelonggaran jika hal tersebut terjadi. Pasti anda bertanya-tanya bagaimana cara melaporkan SPT yang terlambat?. Tenang dulu, karena kami tim GroEdu (Lembaga Konsultan Bisnis yang sudah dipercaya diberbagai kota besar diantaranya Surabaya, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogjakarta, Denpasar, Palembang, Banjarmasin, Palangkaraya, Balikpapan, Makassar, dan kota besar lainnya) akan memberikan pengetahuan kepada anda mengenai cara melaporkan SPT tahunan yang terlambat.

Pertama-tama sebelum melanjutkan setiap keterlambatan membayar pajak pasti ada sanksinya, ini sanksi untuk telat lapor SPT Tahunan.

Sanksi Telat Lapor SPT Tahunan

Batas penyampaian SPT sudah disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu pada pasal 3 ayat (3):

  • Batas akhir penyampaian SPT Masa adalah paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak.
  • Batas akhir penyampaian SPT Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi adalah paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
  • Batas akhir penyampaian SPT Pajak Penghasilan wajib pajak badan adalah paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Jika melewati batas akhir yang telah ditentukan, wajib pajak akan dikenakan sanksi seperti yang dijelaskan pada pasal 7:

  • Wajib pajak badan yang telat menyampaikan SPT Tahunan PPh akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
  • Wajib pajak orang pribadi yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah)

Cara Bayar Denda Akibat Telat Lapor SPT Tahunan
Jika sudah telat melewati tenggat yang ditetapkan, WP tidak bisa membayar pajak kecuali sudah membayar dendanya. Sebelum memasuki cara melaporkan SPT Tahunan yang terlambat, terlebih dahulu Anda harus membayar dendanya. Bagaimana prosedur membayar denda telat mengumpulkan SPT?

  • Mendapat Surat Tagihan Pajak. Anda tidak dapat langsung membayar denda akibat terlambat lapor SPT Tahunan. Pertama-tama, Anda perlu mendapatkan surat tagihan pajak (STP). Surat ini dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Anda terdaftar. Umumnya, KPP akan mengirimkan STP tersebut ke alamat yang tercantum dalam identitas NPWP Anda. Jika KPP belum mengirimkan STP ke alamat anda, maka anda dapat mendatangi KPP untuk meminta secara langsung agar dapat membayar denda pajak. Sebab dalam surat tagihan pajak, ada kode yang akan digunakan untuk pembayaran denda.
  • Membayar Denda Keterlambatan. Setelah mendapatkan surat tagihan pajak, Anda dapat membayar denda langsung di bank dan mengikuti prosedur selanjutnya. Anda juga dapat membayar denda pajak melalui mesin ATM atau Kantor Pos Persepsi.

Cara Melaporkan SPT Tahunan yang Terlambat

Setelah membayar denda, Anda bisa langsung melaporkan SPT Tahunan Anda. Bagaimana cara melaporkan SPT Tahunan yang terlambat? Caranya dapat dilakukan seperti biasa dengan mendatangi KPP secara manual.

Saksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak yang telat lapor SPT Tahunan, akan digunakan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan. Selain itu, sanksi denda yang dikenakan juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan seluruh Warga Negara Indonesia dalam menjalankan kewajiban mereka untuk lapor SPT Tahunan. Maka dari itu, usahakan jangan sampai Anda terlambat melaporkan SPT Tahunan. Selain menghindari denda, bayar dan lapor pajak tepat waktu menunjukkan kepatuhan tinggi sebagai wajib pajak yang baik. Usahakan untuk membayar dan melaporkan SPT Tahunan sebelum batas tanggal yang ditentukan.

Apabila anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai artikel di atas dan jika anda memiliki pertanyaan untuk mengetahui informasi tersebut lebih detail. Jangan ragu-ragu silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com, atau langsung hubungi nomor whatsapp kami 0812-5298-2900 dan 0813-3309-9915. Kami siap membantu. Semoga artikel ini bermanfaat dan memberikan informasi berharga untuk Anda. Terima kasih.

MENGENAL SISTEM PERPAJAKAN BISNIS ONLINE

Bisnis online atau e-commerce telah menjamur di kalangan masyarakat Indonesia. Ditengah banyaknya kemudahan yang diberikan, banyak orang yang tergiur dan mulai menekuni bisnis online. Namun tahukah anda bahwa bisnis online pun tak luput dari yang namanya pajak tetapi tidak semua bisnis online akan terkena pajak. Suatu missal anda hanya sekedar menjual beberapa barang secara online dan barang yang dijual pun acak maka tidak akan dihitung dan hanya digolongkan proses jual beli biasa/privat tanpa adanya tujuan berbisnis.
Sedangkan bagi toko mulai dari UMKM hingga industri skala besar yang menjual produknya secara online maka akan terhitung berkewajiban membayar pajak. Dan melalui artikel kali ini, kami Tim GroEdu hendak berbagi wawasan seputar perpajakan bisnis online. Perlu anda ketahui bahwa sejatinya sistem perpajakan dalam bisnis online sama saja seperti sistem perpajakan pada umumnya, hanya saja media dan sarana nya saja yang berbeda. Jenis pajak online shop adalaha sebagai berikut.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pemerintah telah menetapkan aturan mengenai batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha yang memiliki omset hingga Rp 4,8 miliar per tahun. Dengan demikian, semua pelaku usaha termasuk pebisnis online yang omsetnya mencapai jumlah tersebut, wajib memungut PPN atas setiap transaksinya. Setiap tahun KPK akan mengambil 10% atas setiap transaksi bisnis online, dan menyetorkannya pad akas negara.

Pajak Penghasilan (PPh)
Saat ini belum ada aturan khusus mengenai perlakuan PPh atas pengusaha e-commerce, sehingga masih mengikuti ketentuan pajak penghasilan secara umum. Khusus untuk pelaku pengusaha e-commerce orang pribadi, pengenaan pajak pada dasarnya disamakan dengan toko konvensional. Berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013, perlakuan pajak pengusaha e-commerce dengan omset hingga Rp 4,8 milliar dikenakan pajak sama dengan pajak UMKM, yaitu 1% dari omset.

Pemerintah sendiri juga menegaskan bahwa penerapan pajak pada e-commerce bukanlah hal baru melainkan penegasan ulang terhadapnya, hal tersebut dikarenakan proses e-commerce yang telah dibagi menjadi dua kegiatan besar yaitu online marketplace dan classified ad yang menyangkut penyediaan toko online dan periklanan online tidak memerlukan sistem yang berbeda, dengan kata lain dapat diadaptasikan dengan sistem perpajakan saat ini. Itulah sekiranya ulasan singkat seputar perpajakan e-commerce. Jika anda membutuhkan informasi lebih detil tentang artikel diatas atau ingin berkonsultasi bagaimana praktek pajak yang baik untuk bisnis anda. Silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com atau langsung melalui nomor Whatsapp berikut, 0812-5298-2900 dan 0813-3309-9915. Kami siap membantu anda.

4 TIPS DALAM MEMPERSIAPKAN PAJAK BISNIS ANDA

Menjadi pemilik bisnis itu sulit. Apalagi jika anda memulai dari karyawan. Terdapat perbedaan antara bekerja untuk seseorang dan bekerja untuk diri sendiri dan mungkin salah satu diantaranya adalah sistem pajak. Sebagai karyawan, pajak cukup sederhana. Karena pajak telah diatur oleh pimpinan anda. Tetapi jika saat ini anda sebagai pemilik bisnis? Di sinilah segalanya menjadi rumit. Khusus untuk bisnis baru. Kami memahami ini dan memahami tantangan yang anda hadapi ketika pajak bergulir. Berikut ini akan kami sampaikan beberapa tips untuk mempermudah sistem pajak anda.

Hadapi Dengan Terstruktur
Ini mungkin tampak jelas, tetapi salah satu hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk diri sendiri adalah membuat diri Anda teratur. Memastikan tanda terima Anda dalam urutan dan buku-buku Anda seimbang berarti bahwa Anda tengah berusaha teratur. Apakah Anda bekerja dengan seorang akuntan atau seorang yang mandiri, pastikan pengeluaran Anda adalah yang paling penting. Tentu saja, pemilik bisnis yang berpengalaman sangat menyadari hal ini, tetapi kesalahan selalu mungkin terjadi. Ini terutama ketika bekerja dengan rekaman digital. Sesuatu sekecil tanda terbalik (+ bukannya -) dapat menyebabkan kebingungan total. Pembuat pajak Anda harus memperhatikan hal ini, tetapi Anda juga wajib memberikan informasi yang benar.

Beri Waktu pada Diri Sendiri
Penting untuk dipahami bahwa jumlah waktu yang Anda investasikan dalam pajak secara langsung mencerminkan kualitas produk akhir yang Anda ajukan. Jika Anda melakukannya sendiri, persiapan yang tergesa-gesa dapat menyebabkan hilangnya peluang pemotongan jika mereka menemukan bahwa Anda telah melakukan kesalahan. Demikian pula, jika Anda bekerja dengan petugas pajak, Anda harus siap untuk menjawab pertanyaan apa pun yang mereka dapatkan atau mengklarifikasi apa pun yang tidak mereka yakini. Cukup menyerahkan dokumen Anda dan Bersiaplah untuk menjawab pertanyaan apa pun dari mereka.

Waspadai Perubahan
Dunia bisnis terus berubah, selain itu tujuan dari sebagian besar perusahaan adalah untuk tumbuh dan berkembang. Jika Anda cukup beruntung telah menemukan kesuksesan, penting untuk memastikan Anda mengetahui kemungkinan perubahan pada pajak Anda tahun ini. Misalnya, struktur pajak berbeda sesuai dengan negara bagian mana Anda beroperasi. Jika Anda mendapatkan fleksibilitas, itu dapat memotivasi Anda untuk memindahkan bisnis Anda ke salah satu provinsi dengan pajak yang lebih rendah. Tetapi jika Anda melakukannya, pastikan untuk memberi tahu akuntan Anda, karena anda akan membutuhkan dokumen pajak benar-benar baru.

Gunakan Jasa Seorang Akuntan
Kita tahu, ini semua kedengarannya seperti sangat rumit. Dalam banyak kasus, banyaknya dokumen yang kelihatannya terlalu banyak. Sangat penting untuk anda agar tidak terlihat kewalahan karenanya. Anda bisa menggunakan jasa seorang akuntan. Bagi sebagian besar bisnis, ini adalah rute terbaik yang mereka ambil. Anda hanya perlu memastikan untuk dapat bekerja sama denganbaik. Ketika ragu, tanyakan pada petugas pajak Anda. Jauh lebih baik untuk mengajukan seribu pertanyaan yang tampaknya konyol daripada harus memperbaiki masalah yang tidak Anda yakini.

Demikian artikel pajak dari kami kali ini, terimakasih sudah mengunjungi website kami, dan semoga bermanfaat. Apabila anda membutuhkan informasi lebih detik tentang artikel diatas, membutuhkan seorang akuntan untuk membantu operasi pajak anda, atau anda membutuhkan training/khursus pajak. Silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com, atau langsung hubungi kami melalui nomor whatsapp 0812-5298-2900 dan 0813-3309-9915. Kami siap membantu anda.

PERBEDAAN DAN HUBUNGAN ANTARA AKUNTANSI UMUM (KEUANGAN) DAN AKUNTANSI PERPAJAKAN

Setelah sebelumnya pernah dijelaskan dalam artikel “PENJELASAN SINGKAT TENTANG PENGERTIAN DAN PERSAMAAN ANTARA AKUNTANSI KOMERSIAL (KEUANGAN) DAN AKUNTANSI PERPAJAKAN” tentang pengertian dan persamaannya antara akuntansi komersial (keuangan) dan akuntansi perpajakan, maka kini saatnya bagi Anda untuk mengetahui tentang apa saja perbedaan-perbedaan antara akuntansi umum dan akuntansi perpajakan.

1. Pengguna Dari Laporan Keuangan yang Telah Dihasilkan.

Pengguna dari laporan keuangan pada akuntansi komersial atau yang lebih sering disebut sebagai para pemegang saham, kreditur, karyawan, manajemen, karyawan, pemerintah, masyarakat dan lain sebagainya. Sementara para pengguna dari laporan keuangan akuntansi perpajakan, yaitu fiskus.

2. Pedoman Dalam Penyusunan dan Penyajian Laporannya.

Pedoman dalam hal penyusunan dan penyajian dari akuntansi umum/keuangan adalah PSAK sedangkan untuk akuntansi perpajakan adalah undang-undang perpajakan yang masih berlaku.

3. Sifat Informasi yang Sudah Dihasilkan.

Sifat dari informasi pada kedua akuntansi ini juga berbeda. Informasi pada laporan keuangan umum lebih bersifat umum atau dapat digunakan oleh siapa saja. Sementara pada jenis akuntansi perpajakan, laporan keuangan bersifat sangat rahasia. Biasanya yang mengetahui hanya pihak manajemen dan fiskus.

4. Dasar-Dasar yang Digunakan Sebagai Pencatatan.

Transaksi pada akuntansi komersial akan dicatat dengan asas substance over form, yaitu pencatatan dan pelaporan yang dilakukan dengan lebih mengutamakan substansi ekonomi daripada hakikat formal dan juga hukum. Lain halnya dengan akuntansi komersial, transaksi pada jenis akuntansi pajak akan dicatat dan dilaporkan jika memang sudah memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan perpajakan, yaitu dengan lebih mengutamakan hakikat formal atau hukum daripada sekedar substansi ekonomi nya.

5. Mata Uang yang Digunakan.

Laporan keuangan komersial diperbolehkan untuk disusun berdasarkan dari mata uang selain rupiah, sementara akuntansi perpajakan sangat wajib untuk menggunakan mata uang rupiah atau diperbolehkan menggunakan mata uang lain hanya yang sudah diijinkan oleh peraturan saja.

6. Batas Waktu Untuk Penyampaiannya.

Perbedaan yang selanjutnya, adalah tentang batas waktu penyampaian. Menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang PT, waktu penyampaian dari laporan keuangan adalah 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan jika mengacu pada UU KUP, laporan keuangan fiskal harus diserahkan paling lambat adalah selama 4 bulan setelah masa akhir tahun pajak dan dapat diperpanjang paling lambat adalah selama 2 bulan dengan ketentuan tersendiri.

Hubungan antara Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Perpajakan

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dari akuntansi keuangan, Anda akan dapat memperoleh informasi-informasi penting tentang bagaimana keadaan dari suatu entitas pada satu periode tertentu.Informasi keuangan tersebutlah yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar acuan dalam pengambilan keputusan. Sementara untuk akuntansi perpajakan jauh lebih khusus lagi apabila dibandingkan dengan akuntansi umum.

Akuntansi perpajakan menyajikan serangkaian informasi keuangan yang berkaitan langsung dengan tingkat kepatuhannya terhadap pemerintah. Meskipun laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan peraturan standar akuntansi keuangan secara umum, namun pada beberapa bagian mereka harus disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Sehingga dalam hal akuntansi pajak, jika terdapat suatu ketidaksesuaian antara standar akuntansi yang masih berlaku secara umum dengan ketentuan perpajakan, maka perusahaan juga harus lebih memprioritaskan untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Hal ini karena pajak merupakan sebuah kewajiban (complience tax).

Sama halnya dengan akuntansinya, laporan keuangan yang telah dihasilkan juga berbeda. Bisa saja misalnya sebuah perusahaan yang telah melaporkan laba dari tahun berjalan pada laporan keuangan komersial dan pajak nya juga berbeda. Dalam bidang akuntansi, hal tersebut merupakan hal yang wajar. Namun, jika nanti pada akhirnya akan ada sebuah proses penyamaan, yang biasanya disebut dengan rekonsiliasi. Maka laporan keuangan pajak akan disusun dengan proses rekonsiliasi antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak dan hal ini berdasarkan dari peraturan standar akuntansi keuangan 46 (PSAK 46). Di mana hal ini juga sudah sesuai dengan penyusunan laporan keuangan lengkap yang sesuai dengan PSAK 1. Sehingga laporan keuangan fiskal yang telah dihasilkan disebut juga dengan extra comptable.

Jadi penyusunan laporan keuangan fiskal sama halnya dengan penyusunan laporan keuangan komersial, yang dimulai dari proses input transaksi yang berdasarkan dari bukti-bukti transaksi ke dalam jurnal, kemudian diposting dalam buku besar, pembuatan neraca lajur, penyesuaian sampai akhirnya nanti pada laporan keuangan. Selanjutnya, untuk bisa menghasilkan laporan keuangan fiskal maka akan dilakukanlah rekonsiliasi terhadap peraturan perpajakan.

Dengan kata lain, akuntansi perpajakan dengan akuntansi komersial memiliki hubungan yang sangat erat, mereka tidak dapat dipisahkan karena untuk membuat akuntansi perpajakan atau laporan keuangan fiskal perlu adanya akuntansi komersial. Sebuah perusahaan juga pasti bisa berdiri dalam suatu negara, jadi laporan keuangan yang akan dibuatpun tidak hanya harus berdasarkan dari SAK saja, akan tetapi juga harus tetap memperhatikan ketentuan perpajakan/ akuntansi pajaknya.

Itulah perbedaan dan hubungan antara akuntansi komersial (keuangan) dan akuntansi perpajakan yang perlu untuk Anda ketahui. Agar dapat membantu Anda dalam membuat laporan keuangan baik itu berupa laporan keuangan komersial maupun perpajakan dengan lebih mudah, maka Anda dapat menggunakan bantuan dari software akuntansi yang sudah berbasis online/cloud dari mana saja dan kapan saja. Apabila para pembaca sekalian membutuhkan konsultasi seputar manajemen, membutuhkan pembenahan Standar Operational Procedure (SOP) dan membutuhkan Accounting Software, maka para pembaca sekalian dapat menghubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-252-982900 / 081-8521172. Kami siap membantu Anda dan sampai bertemu pada pembahasan artikel yang selanjutnya.

Scroll to top