BERITA

Informasi terkini seputar Manajemen, Accounting, Sumber daya manusia, Ritel Management, Teknologi Informasi

PENGERTIAN NPWP DAN BEGINI CARA PENGHAPUSANNYA

Pembangunan yang berada di dalam Indonesia saat ini terjadi karena bayaran dana dari pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat. Mulai dari jalan tol, fasilitas listrik hingga pembelanjaan negara. Pembayaran pajak menjadi suatu hal wajib karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang besar. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) wajib dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak. Berdasarkan fungsinya, NPWP digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak warga negara Indonesia guna memenuhi kewajibannya membayar pajak untuk negara. Namun, sebagian dari kalian pasti belum tahu apa itu NPWP dan bagaimana cara mengahapusnya. Untuk itu, di sini kami akan memberikan pengetahuan kepada anda mengenai apa itu NPWP dan cara menghapusnya.

 

APA ITU NPWP?

NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang wajib dimiliki Wajib Pajak, baik perorangan maupun badan usaha sebagai sarana administrasi perpajakan serta identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP juga menjadi persyaratan pelayanan umum, seperti pengajuan kredit, pembuatan paspor, dan sebagainya.

 

SYARAT PENGHAPUSAN NPWP

Syarat penghapusan NPWP adalah apabila Wajib Pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif, termasuk karena meninggal dunia, kembali ke negara asal, dan penghapusan NPWP istri yang ikut suami. Bagi Pemilik NPWP yang sudah tidak memiliki usaha atau pekerjaan lagi, lebih baik mengajukan permohonan pencabutan NPWP. Pencabutan NPWP diperlukan untuk menghindari penerbitan STP (Surat Tagihan Pajak) karena tidak melaporkan SPT. Denda administrasi karena tidak melaporkan SPT mulai Rp100.000 sampai dengan Rp1.000.000,00.

 

Yang Dapat Mengajukan Penghapusan NPWP?

  1. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
  2. NPWP wanita kawin/istri yang ikut suami untuk digabungkan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
  3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subyek Pajak, apabila sudah selesai dibagi harus ada keterangan selesai pembagian warisan.
  4. PNS/TNI/POLRI pensiun dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak.
  5. Karyawan berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
  6. Mantan Bendahara Pemerintah/Proyek.
  7. Telah berpindah meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
  8. Memiliki lebih dari 1 NPWP, dihapuskan salah satu untuk menentukan NPWP yang digunakan sebagai sarana administratif perpajakan.
  9. Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi.

Dokumen yang Diwajibkan?

  1. Orang yang meninggal dunia : surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang  dan surat pernyataan tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris.
  2. Orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya :dokumen yang menyatakan Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
  3. Bendahara pemerintah : dokumen yang menyatakan Wajib Pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara.
  4. Wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP : surat pernyataan memiliki NPWP ganda dan fotokopi semua kartu NPWP yang dimiliki.
  5. Wanita menikah yang memiliki NPWP : fotokopi buku nikah dan surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suami.
  6. Wajib pajak badan : dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak badan telah dibubarkan sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti: akta pembubaran badan yang telah disahkan instansi berwenang sesuai perundang-undangan.

 

Cara dan Syarat Penghapusan NPWP secara Manual

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara tertulis/manual. Permohonan secara tertulis dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir penghapusan NPWP di Kantor Pelayanan Pajak tempat tinggal Anda atau KPP tempat kegiatan usaha. Selain itu, penghapusan juga bisa diurus melalui kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP). Catatannya, apabila permohonan secara tertulis disampaikan melalui KP2KP, maka KP2KP akan meneruskan permohonan penghapusan NPWP ke KPP. KPP akan memberikan bukti penerimaan surat jika permohonan diterima secara lengkap.

 

Keputusan Permohonan Penghapusan NPWP

Setelah melalui proses pemeriksaan Verifikasi, maka selanjutnya akan di ketahui keputusan berupa penerbitan Surat Keputusan Penghapusan NPWP atau Surat Penolakan Penghapusan NPWP. Surat tersebut akan keluar dalam jangka waktu paling lama 6 bulan untuk Wajib pajak orang pribadi, dan 12 bulan untuk Wajib Pajak Badan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat.

Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, segeralah mengurus permohonan penghapusan NPWP. Tata cara dan syarat penghapusan NPWP sama dengan tata cara pencabutan status Pengusaha Kena Pajak. Dokumen yang disyaratkan wajib Anda siapkan dengan baik. Penghapusan NPWP dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan dan tidak menghilangkan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Wajib Pajak yang bersangkutan. Apabila anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai artikel di atas dan jika anda memiliki pertanyaan untuk mengetahui informasi tersebut lebih detail. Jangan ragu-ragu silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com, atau langsung hubungi nomor whatsapp kami 0812-5298-2900 dan 0813-3309-9915. Kami siap membantu. Semoga artikel ini bermanfaat dan memberikan informasi berharga untuk Anda. Terima kasih.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top
Selamat datang di Groedu software konsultasi
Send via WhatsApp