BERITA

Informasi terkini seputar Manajemen, Accounting, Sumber daya manusia, Ritel Management, Teknologi Informasi

SISTEM PERPAJAKAN BISNIS ONLINE

Bisnis online atau e-commerce telah menjamur di kalangan masyarakat Indonesia. Ditengah banyaknya kemudahan yang diberikan, banyak orang yang tergiur dan mulai menekuni bisnis online. Namun tahukah anda bahwa bisnis online pun tak luput dari yang namanya pajak tetapi tidak semua bisnis online akan terkena pajak. Suatu missal anda hanya sekedar menjual beberapa barang secara online dan barang yang dijual pun acak maka tidak akan dihitung dan hanya digolongkan proses jual beli biasa/privat tanpa adanya tujuan berbisnis.
Sedangkan bagi toko mulai dari UMKM hingga industry skala besar yang menjual produknya secara online maka akan terhitung berkewajiban membayar pajak. Dan melalui artikel kali ini, kami hendak berbagi wawasan seputar perpajakan bisnis online.

Perlu anda ketahui bahwa sejatinya sistem perpajakan dalam bisnis online sama saja seperti sistem perpajakan pada umumnya, hanya saja media dan sarana nya saja yang berbeda. Saat ini pembayaran pajak dapat dilakukan secara online dengan cara laporan pajak online E-Filling yang bisa diakses melalui website resmi yaitu https://djponline.pajak.go.id. Dan dalam sistem perpajakan E-commerce cukup meliputi subjek pajak yang sama seperti:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pemerintah telah menetapkan aturan mengenai batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha yang omzetnya mencapai Rp 4,8 miliar per tahun. Dengan demikian, semua pelaku usaha termasuk pebisnis online yang omzetnya mencapai jumlah tersebut, wajib memungut PPN atas setiap transaksinya.

2. Pajak Penghasilan (PPh)
Saat ini belum ada aturan khusus mengenai perlakuan PPh atas pengusaha e-commerce, sehingga masih mengikuti ketentuan pajak penghasilan secara umum. Khusus untuk pelaku pengusaha e-commerce orang pribadi, pengenaan pajak pada dasarnya disamakan dengan toko konvensional. Berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013, perlakuan pajak pengusaha e-commerce dengan penghasilan/omzet bruto tidak melebihi Rp 4,8 milliar dikenakan pajak sama dengan pajak UMKM, yaitu 1% dari omset.

Pemerintah sendiri juga menegaskan bahwa penerapan pajak pada e-commerce bukanlah hal baru melainkan penegasan ulang terhadapnya, hal tersebut dikarenakan proses e-commerce yang telah dibagi menjadi dua kegiatan besar yaitu online marketplace dan classified ad yang menyangkut penyediaan toko online dan periklanan online tidak memerlukan sistem yang berbeda, dengan kata lain dapat diadaptasikan dengan sistem perpajakan saat ini.
Itulah sekiranya ulasan singkat seputar perpajakan e-commerce. Jika Anda membutuhkan informasi perihal pajak, atau ingin mengurangi beban pajak secara legal. Silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com atau langsung melalui nomor Whatsapp berikut, 0812-5298-2900 dan 0813-3309-9915. Kami siap membantu anda. Sekaligus mengakhiri pembahasan kali ini, semoga ulasan ini bermanfaat, sekian terima kasih.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top
Selamat datang di Groedu software konsultasi
Send via WhatsApp