Tag: konsultan pajak Makasar

PERBEDAAN PPH 21 DAN PPH 23 YANG PERLU ANDA KETAHUI DALAM PERPAJAKAN

Dalam dunia bisnis, anda tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya perpajakan. Mengingat bahwa pajak merupakan salah satu unsur yang dapat sangat mempengaruhi bisnis anda tentu alangkah baiknya anda memiliki pengetahuan luas terkait dunia perpajakan itu sendiri. Anda tentu sudah cukup memahami bahwa terdapat beberapa jenis pajak, seperti salah satunya yaitu PPh atau Pajak Penghasilan yang akan menjadi topik utama artikel kali ini.

Melalui artikel kali ini, kami Tim GroEdu (Lembaga Konsultan Bisnis yang sudah dipercaya di berbagai kota besar seperti Surabaya, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Denpasar dan kota-kota besar lainnya) akan berbagi ulasan terkait perbedaan PPh 21 dan PPh 23 yang perlu anda ketahui dalam dunia perpajakan.
Berikut beberapa perbedaan terkait PPh Pasal 21 dan PPh pasal 23 yang dirangum berdasarkan beberapa aspek, antara lain:

#1 Berdasarkan Subyeknya
Berdasarkan subyeknya, PPh pasal 21 diartikan sebagai pajak atas penghasilan, yang ditujukan pada subjek berupa gaji, upah, tunjangan, & hal-hal serupa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan oleh indivdu dalam negeri. Sedangkan PPh pasal 23 ditujukan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah, dan penghargaan.

#2 Berdasarkan Konsep
Menurut Undang-Undang PPh berdasarkan status subjek pajak penerima penghasilan, maka transaksi jasa yang dibayarkan kepada wajib pajak pribadi dalam negeri termasuk kelompok objek PPh Pasal 21. Sedangkan, jika transaksi jasa dibayarkan kepada wajib pajak badan dalam negeri, maka termasuk objek PPh Pasal 23.

#3 Berdasarkan Tarif Pajak
PPh pasal 21 mengaplikasikan tarif yang berbeda dengan PPh pasal 23 dimana bagi karyawan dengan penghasilan sampai Rp50 juta per tahun, maka penghasilannya akan dipotong sebesar 5%, penghasilan Rp50-Rp250 juta per tahun akan dikenakan pajak sebesar 15%, penghasilan Rp250-500 juta per tahun akan dikenakan pajak 25%, dan penghasilan di atas Rp500 juta per tahun akan dikenakan pajak 30%. Sedangkan tarif PPh 23 diberlakukan atas nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak) atau jumlah bruto penghasilan. Berikut beberapa tarif PPh 23 yang meliputi:

  • Tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen (pembagian dividen orang pribadi dikenakan pajak final yaitu 1%), dan hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh 21.
  • Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta (kecuali sewa tanah atau bangunan).
  • Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan.
  • Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015.

#4 Berdasarkan Proses Pelaporan Pajak
PPh 21 dilaporkan setiap tahunnya, dengan batas pelaporan maksimal akhir bulan Maret tiap tahun. Misalnya pelaporan PPh 21 untuk penghasilan Tahun 2019, maka setelah mendapatkan bukti potong, karyawan harus segera melaporkannya maksimal Bulan Maret Tahun 2020 dengan mengisi SPT PPh 21. Sedangkan untuk PPh 23, harus dilaporkan tiap bulannya oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, dan paling lambat dilaporkan setiap Tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang PPh 23.

Itulah beberapa perbedaan terkait pajak PPh 21 dan PPh 23 yang dapat kami berikan melalui artikel kali ini. Sekaligus mengakhiri artikel ini. Tahukah anda bahwa kami, Tim GroEdu senantiasa menyediakan layanan konsultasi & training bisnis terutama bagi anda yang tertarik untuk memulai bisnis atau bagi anda yang ingin berupaya meningkatkan kredibilitas bisnis anda melalui beberapa aspek dalam berbisnis. Layanan kami tidak hanya terpaku pada satu aspek, melainkan aspek lainnya yang menyangkut bisnis seperti manajemen bisnis, operasional bisnis dan masih banyak lagi. Silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com atau langsung melalui nomor Whatsapp berikut, 0812-5298-2900. Kami siap membantu anda. Semoga ulasan ini bermanfaat, sekian terima kasih.

PAJAK E-COMMERCE DAN PENGARUHNYA TERHADAP BISNIS ONLINE

Tahukah anda bahwa Menteri Keuangan telah menerapkan pajak terhadap bisnia e-commerce. Tentu hal ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan dikarenakan apabila kita melihat penyebaran bisnis e-commerce di Indonesia sendiri sangatlah pesat dan tentu harus ada pajak yang diterapkan terhadap bisnis tersebut untuk menjaga keseimbangan neraca pasar.

Pada artikel kali in kami Tim GroEdu (Lembaga Konsultan Bisnis yang sudah dipercaya di berbagai kota besar seperti Surabaya, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Denpasar dan kota-kota besar lainnya) akan berbagi wawasan pada anda seputar aturan pajak terhadap e-commerce dan apa saja dampaknya terhadap bisnis online.

Dalam aturan pajak e-commerce, terdapat tiga pihak yang dikenai wajib pajak, yaitu pengusaha yang berjualan dalam platform marketplace, marketplace itu sendiri serta pebisnis online yang berjualan melalui situs maupun sosial media. Berikut beberapa aturan pajak yang diwajibkan pada tiga pihak diatas.

Pengusaha yang Berjualan di Marketplace
• Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
• Membayar PPh sebanyak 0,5% dari total omset penjualan yang tidak melebihi 4,8 miliar rupiah.
• Membayar PKP jika omset penjualan melebih 4,8 miliar rupiah.

Pajak Marketplace
• Memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP.
• Menyetorkan PPh dan PPn sebagai pemberi layanan jasa.
• Melaporkan rekapitulasi jumlah penjualan para pebisnis di marketplacenya.

Pebisnis Online di Luar Marketplace
• Bagi para pebisnis online yang memanfaatkan media lain diluar e-commerce, tetap dikenakan kewajiban dalam membayar pajak PPN, PPh dan PPnBM.

Kemudian selanjutnya dampak pajak itu sendiri terhadap bisnis online meliputi beberapa hal yang cukup sederhana namun cenderung cukup membebani pelaku bisnis online. Siapapun tahu bahwa keuntungan yang didapatkan dari bisnis online layaknya tanah subur bagi banyak pelaku bisnis online.

Sebelum pajak diterapkan, para pebisnis online hanya perlu memikirkan tentang persaingan harga dan kemampuan untuk berlomba-lomba memberikan harga paling ekonomis dan menarik konsumen. Dan dengan diterapkannya pajak e-commerce, finansial yang harus ditimbang pun bertambah dan selain berusaha memenangkan persaingan harga, pebisnis online juga harus mempertimbangkan pajak yang akan dibebankan padanya.

Itulah sedikit pembahasan singkat seputar aturan pajak e-commerce serta dampaknya terhadap bisnis online. Tim GroEdu senantiasa menyediakan layanan konsultasi & training bisnis terutama bagi anda yang tertarik untuk memulai bisnis atau bagi anda yang ingin berupaya meningkatkan kredibilitas bisnis anda melalui beberapa aspek dalam berbisnis. Layanan kami tidak hanya terpaku pada satu aspek, melainkan aspek lainnya yang menyangkut bisnis seperti manajemen bisnis, operasional bisnis dan masih banyak lagi. Silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com atau langsung melalui nomor Whatsapp berikut, 0812-5298-2900 dan 0813-3309-9915. Kami siap membantu anda. Semoga ulasan ini bermanfaat, sekian terima kasih.

Scroll to top