Tag: konsultan pajak Mataram

KETENTUAN DAN PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Bagi anda yang mengunjungi web ini tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya faktur pajak. Dan pada artikel kali ini kami tidak akan membahas pengertian umum atau definisi dari Faktur Pajak tersebut. Pada artikel kali ini kami akan berbagi ulasan terkait Ketentuan dan Pembatalan dari Faktur Pajak tersebut.

Sebab-Sebab Pembatalan Faktur Pajak
Pertama-tama anda perlu mengetahui penyebab dari pembatalan Faktur Pajak yang meliputi:

  • Adanya kesalahan dalam pembuatan faktur pajak.
  • Adanya pembatalan transaksi.
  • Kesalahan dalam menginput Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lawan transaksi.

Terdapat konsekuensi dari pembatalan faktur pajak, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak bisa lagi menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) untuk transaksi selanjutnya.

Syarat Pembatalan Faktur Pajak
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012. Syarat dan ketentuan pembatalan faktur pajak yang tertera dalam PER-24/PJ/2012 meliputi:

  1. Jika terjadi pembatalan transaksi penyerahan BKP/JKP dan faktur pajak keluaran terlanjur diterbitkan, maka harus dilakukan pembatalan faktur pajak keluaran.
  2. Pembatalan faktur pajak keluaran harus dilengkapi dengan bukti berupa dokumen yang membuktikan adanya pembatalan transaksi. Bukti yang dimaksud bisa berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan adanya pembatalan transaksi.
  3. Faktur pajak yang dibatalkan harus tetap disimpan sebagai arsip oleh PKP penjual.
  4. PKP penjual yang membuat pembatalan faktur pajak keluaran harus mengirim surat pemberitahuan dan salinan faktur pajak yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP tersebut dikukuhkan dan ke KPP tempat PKP pembeli dikukuhkan.
  5. Jika PKP Penjual belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan di dalam SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka PKP penjual harus tetap melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut dalam SPT masa PPN dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (DPP), PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
  6. Jika PKP penjualan telah melaporkan faktur pajak dalam SPT masa PPN sebagai faktur pajak keluaran, maka PKP penjual harus melakukan pembetulan SPT masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.

Jika faktur pajak keluaran telah dilaporkan oleh PKP pembeli sebagai faktur pajak masukan, maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.
Pembatalan faktur pajak bisa dilaksanakan selama Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN dimana faktur pajak yang dibatalkan tersebut dilaporkan masih bisa dilakukan pembetulan, namun tentu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
Mengingat perkembangan teknologi yang sangat pesat terutama dalam bidang digitalisasi, kini telah tersedia sarana e-Faktur. Dimana PKP yang hendak melakukan pembatalan faktur pajak kini diharuskan menggunakan e-Faktur, yang tentunya melalui beberapa proses terkait.
Cara pembatalan faktur pajak dengan menggunakan e-Faktur pun sangatlah mudah, anda cukup mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Klik “Faktur” dan pilih opsi “Pajak Keluaran — Administasi Faktur” kemudian pilih Faktur Pajak Keluaran yang hendak dibatalkan.
  2. Dalam Faktur Pajak yang hendak dibatalkan terdapat opsi pada bagian bawah bertuliskan “Batalkan Faktur”, klik dan tunggu sejenak. Setelah itu akan muncul notifikasi yang menyatakan pembatalan faktur pajak keluaran berhasil.
  3. Status faktur pajak pun kemudian akan berubah menjadi “Batal/Cancelled”.

Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pajak. Silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com, atau langsung hubungi nomor whatsapp kami 0812-5298-2900. Kami siap membantu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.

SISTEM PERPAJAKAN BISNIS ONLINE

Bisnis online atau e-commerce telah menjamur di kalangan masyarakat Indonesia. Ditengah banyaknya kemudahan yang diberikan, banyak orang yang tergiur dan mulai menekuni bisnis online. Namun tahukah anda bahwa bisnis online pun tak luput dari yang namanya pajak tetapi tidak semua bisnis online akan terkena pajak. Suatu missal anda hanya sekedar menjual beberapa barang secara online dan barang yang dijual pun acak maka tidak akan dihitung dan hanya digolongkan proses jual beli biasa/privat tanpa adanya tujuan berbisnis.
Sedangkan bagi toko mulai dari UMKM hingga industry skala besar yang menjual produknya secara online maka akan terhitung berkewajiban membayar pajak. Dan melalui artikel kali ini, kami hendak berbagi wawasan seputar perpajakan bisnis online.

Perlu anda ketahui bahwa sejatinya sistem perpajakan dalam bisnis online sama saja seperti sistem perpajakan pada umumnya, hanya saja media dan sarana nya saja yang berbeda. Saat ini pembayaran pajak dapat dilakukan secara online dengan cara laporan pajak online E-Filling yang bisa diakses melalui website resmi yaitu https://djponline.pajak.go.id. Dan dalam sistem perpajakan E-commerce cukup meliputi subjek pajak yang sama seperti:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pemerintah telah menetapkan aturan mengenai batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha yang omzetnya mencapai Rp 4,8 miliar per tahun. Dengan demikian, semua pelaku usaha termasuk pebisnis online yang omzetnya mencapai jumlah tersebut, wajib memungut PPN atas setiap transaksinya.

2. Pajak Penghasilan (PPh)
Saat ini belum ada aturan khusus mengenai perlakuan PPh atas pengusaha e-commerce, sehingga masih mengikuti ketentuan pajak penghasilan secara umum. Khusus untuk pelaku pengusaha e-commerce orang pribadi, pengenaan pajak pada dasarnya disamakan dengan toko konvensional. Berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013, perlakuan pajak pengusaha e-commerce dengan penghasilan/omzet bruto tidak melebihi Rp 4,8 milliar dikenakan pajak sama dengan pajak UMKM, yaitu 1% dari omset.

Pemerintah sendiri juga menegaskan bahwa penerapan pajak pada e-commerce bukanlah hal baru melainkan penegasan ulang terhadapnya, hal tersebut dikarenakan proses e-commerce yang telah dibagi menjadi dua kegiatan besar yaitu online marketplace dan classified ad yang menyangkut penyediaan toko online dan periklanan online tidak memerlukan sistem yang berbeda, dengan kata lain dapat diadaptasikan dengan sistem perpajakan saat ini.
Itulah sekiranya ulasan singkat seputar perpajakan e-commerce. Jika Anda membutuhkan informasi perihal pajak, atau ingin mengurangi beban pajak secara legal. Silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com atau langsung melalui nomor Whatsapp berikut, 0812-5298-2900 dan 0813-3309-9915. Kami siap membantu anda. Sekaligus mengakhiri pembahasan kali ini, semoga ulasan ini bermanfaat, sekian terima kasih.

PENGARUH GST (GOOD AND SERVICE TAX) DALAM BISNIS

GST, mungkin istilah ini sedikit asing bagi anda, namun bila dijelaskan secara singkat, GST dapat di sama artikan dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia). Penerapan sistemnya pun sama, dan lagi cenderung lebih modern. Rata-rata software accounting pun mulai mengikuti standar GST tersebut. GST sendiri dalam istilah lain juga disebut VAT (Value Added Tax) yang dikenakan pada barang dan layanan publik.
Indonesia masih belum menerapkan sistem GST hingga saat ini dengan PPN. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Negeri kita ini juga akan menerapkan GST, cepat atau lambat. Disamping itu terdapat beberapa perbedaan signifikan antara GST dengan PPN seperti Tarif Pajak, Objek Pajak dan Pelaporan Pajaknya.
Melirik negeri tetangga yaitu Singapura yang telah menerapkan sistem ini, perbedaan diatas cukup signifikan, dimana jumlah pajak yang diterapkan lebih sedikit namun meningkat secara signifikan tiap tahunnya, kemudian objek pajak yang lebih sedikit hingga sistem pelaporan pajaknya yang bisa dibilang cukup fleksibel.
Kemudian melalui artikel kali ini, kami Tim GroEdu (Lembaga Konsultan Bisnis yang sudah dipercaya di berbagai kota besar seperti Surabaya, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Denpasar dan kota-kota besar lainnya) akan membahas seputar peran atau pengaruh GST terhadap jalannya aktivitas Bisnis. Berikut ulasannya:

1. Menentukan Laba Yang Diperoleh
Pajak seringkali dianggap sebagai beban bagi perusahaan karena besar pajak akan mempengaruhi laba yang diperoleh. Umumnya perusahaan akan berusaha memperkecil jumlah pajak agar laba yang diperoleh lebih optimal. Dalam GST apabila dilihat dari negeri tetangga, tarif pajaknya dapat dibilang cukup friendly dan perusahaan pun dapat memperoleh laba yang diinginkan dengan adanya sistem tersebut.

2. Mencegah Pemborosan
Dalam suatu kasus apabila perusahaan tidak dikenakan pajak maka pihak pengusaha pun cenderung terlarut dan tidak memahami letak pengeluaran yang efisien. Dan tentunya hal tersebut akan mengakibatkan dampak negative bagi kondisi finansial perusahaan karena kurangnya kontrol keuangan akibat terlena akan ketidakhadiran pajak. GST sendiri memiliki rasio dan frekuensi pajak yang cukup fleksibel, selama anda rutin membayar pajak maka kondisi finansial di bidang lain tidak akan terganggu selama pengelolaannya tepat.

3. Memberikan Beban Pajak Cukup Minim
Mulai dari sistem pelaporannya yang dihitung melalui periode awal hingga akhir yang ditentukan atau disepakati, dan tidak terikat tanggal seperti PPN. Sistem seperti ini sangatlah membantu dan cukup meringankan perusahaan anda. Anda pun dapat lebih mudah merencanakan tax planning sesuai periode awal dan tidak perlu repot-repot menghitung tanggal.

4. Manajemen Pajak Lebih Mudah
Dengan segala fleksibilitas yang diberikan, maka anda pun akan lebih mudah mengelola biaya pajak. Tarifnya yang rendah tentunya juga sangat menguntungkan perusahaan. Dan perusahaan pun dapat berfokus mencapai target laba tanpa harus terlalu terbebani oleh biaya pajak dengan sistem GST ini.

Itulah sekiranya ulasan singkat seputar pengaruh GST terhadap suatu perusahaan. Layanan kami tidak hanya terpaku pada satu aspek, melainkan aspek lainnya yang menyangkut bisnis seperti manajemen bisnis, operasional bisnis dan masih banyak lagi. Silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com atau langsung melalui nomor Whatsapp berikut, 0812-5298-2900. Kami siap membantu anda.

DEFINISI SPT PAJAK

Dalam perpajakan, anda tentu tidak asing dengan SPT (Surat Pemberitahuan) pajak yang umumnya harus dilaporkan tiap tahunnya, namun apakah anda benar-benar paham betul dengan sistem SPT ini. Hal ini perlu anda ketahui, karena dengan itu anda dapat memanajemen keuangan lebih baik diikuti pertimbangan terhadap pajak yang harus dilaporkan tiap tahunnya.
Pada artikel kali ini, kami Tim GroEdu (Lembaga Konsultan Bisnis yang sudah dipercaya di berbagai kota besar seperti Surabaya, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Denpasar dan kota-kota besar lainnya) akan berbagi wawasan seputar ulasan singkat definisi SPT dalam sistem perpajakan.

  • Pajak Penghasilan (PPh) yang sering disebut sebagai biaya yang dikenakan setiap orang secara pribadi atau suatu badan karena penghasilan yang sudah diterima dalam hitungan kurun waktu suatu Tahun Pajak.
  • Penghasilan yang dimaksud adalah berbagai laba dari pekerjaan atau usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan biaya yang dikenakan karena adanya konsumsi barang yang dikenakan pajak, atau sebuah jasa yang mengandung pembayaran pajak dalam suatu wilayah Pabean di seluruh Indonesia.
  • Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pembelian Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang tergolong mewah dapat dikenakan PPnBM.
  • Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, surat perjanjian, akta dari notaris, kwitansi atau bukti pembayaran, surat berharga, dan efek tertentu yang memuat jumlah uang nominal diatas jumlah tertentu.
  • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan biaya yang harus dibayar oleh seorang pemilik tanah dan bangunan tertentu.

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan laporan pajak yang wajib disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui DJP yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan melalui surat pemberitahuan. Kemudian yang dimaksud SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak. SPT Tahunan ini merupakan jenis pelaporan pajak yang wajib dilakukan tiap tahunnya meliputi beberapa kategori pajak yang telah disebutkan sebelumnya.
Pelaporan SPT Tahunan memiliki batas waktu yang dibedakan menjadi dua. Batas Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi yaitu 3 bulan sejak berakhirnya masa pajak. Sedangkan, batas pelaporan SPT Tahunan Badan yaitu 4 bulan sejak berakhirnya masa pajak. Yang dimaksud dengan berakhirnya masa pajak adalah untuk Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir pada 31 Desember, maka batas akhir pelaporan pajaknya adalah 31 Maret (OP) dan 30 April (Badan). Sedangkan untuk Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir pada 31 Juli maka batas lapornya bukan lagi 31 Maret (OP) dan 30 April (Badan) melainkan 31 Oktober (OP) dan 30 November (Badan). Berdasarkan informasi diatas, sangat dihimbau pada anda untuk memanajemen finansial perusahaan anda dengan tepat dan pastinya rajin membayar pajak tepat waktu. Karena pajak sendiri dapat berpengaruh secara langsung pada kredibilitas dan kelangsungan perusahaan anda.

Scroll to top