Tag: Software accounting untuk pajak Samarinda

PANDUAN UTAMA UNTUK AKUNTANSI REAL ESTAT

Sebagai manajer properti, Anda mungkin tahu bahwa ada banyak bagian yang bergerak menuju akuntansi real estat. Khususnya di industri ini, tugas pembukuan bisa sangat membosankan karena banyaknya peraturan negara dan berbagai transaksi. Itulah sebabnya organisasi adalah kunci untuk pembukuan akuntansi real estat.
Jadi apa yang Anda butuhkan untuk memulai? Nah, Anda memerlukan proses standar untuk mengumpulkan informasi keuangan. Anda harus memilih metode akuntansi. Anda perlu membuat sistem pengarsipan dan pelacakan yang konsisten. Anda perlu tahu cara membayar karyawan dan kontraktor Anda. Dan, secara berkala, Anda harus dapat menggunakan informasi keuangan yang Anda kumpulkan untuk menganalisis proses Anda dan mengukur seberapa menguntungkan properti Anda.

Siapa yang menggunakan akuntansi real estat ?
Akuntansi real estat digunakan untuk manajemen properti. Ketika Anda bekerja di real estat, Anda berurusan dengan sejumlah besar uang, dan penting untuk memahami bagaimana mengelola transaksi ini.
Anda harus terbiasa dengan akuntansi real estat jika Anda:
• Menjalankan agen real estat
• Mengelola real estat untuk klien
• Menangani akun asosiasi perumahan
• Menjalankan perusahaan konstruksi bangunan
• Mengelola kepercayaan investasi
• Menyediakan penjualan residensial
Mengetahui cara melakukan akuntansi real estat akan membantu Anda menjalankan bisnis Anda dengan lebih baik dan memahami cara mengelola buku Anda memungkinkan Anda melacak kemajuan. Anda dapat melihat apakah Anda menghasilkan untung dan properti mana yang berkinerja terbaik.
Mengetahui cara melakukan akuntansi real estat juga membantu Anda membandingkan pertumbuhan tahun-ke-tahun, mengetahui berapa banyak uang tunai yang Anda miliki, menyiapkan laporan pajak, dan membayar tagihan tepat waktu.
Terkadang, sulit untuk menyisihkan waktu untuk mengelola pembukuan. Namun, akuntansi real estat merupakan bagian penting dari manajemen properti untuk menjaga catatan keuangan, menangkap masalah dan melihat peluang pertumbuhan.

Pembukuan real estat akan menjadi sulit dan memakan waktu. Anda harus mengikuti banyak peraturan yang diamanatkan negara dan menangani transaksi besar.

Dengan mempelajari cara menyelesaikan beberapa tugas akuntansi real estat, Anda dapat mengurangi jumlah jam yang dihabiskan seorang akuntan pada buku Anda. Lihatlah tips berikut tentang akuntansi real estat.

Find out your administrative code rules
Pertama manajer properti harus mengikuti pedoman untuk manajemen keuangan. Pedoman ini dibuat oleh komisi real estat lokal atau lembaga negara.
Bentuk praktik akuntansi dan Pastikan bahwa buku besar akuntansi real estat Anda mengikuti aturan yang diatur oleh negara Anda. Anda mungkin ingin bertanya kepada seorang profesional keuangan yang berspesialisasi dalam real estat untuk membantu Anda memulai ini.
Kode administratif terkadang sulit dipahami, jadi pastikan Anda membacanya secara menyeluruh sebelum melakukan pembukuan. Juga pastikan untuk tetap mendapat informasi tentang setiap perubahan dalam kode negara Anda.

Pilih satu metode akuntansi
Anda dapat memilih beberapa metode akuntansi untuk menyelesaikan pembukuan Anda: dasar tunai atau akrual. Kedua metode menggunakan aturan yang sedikit berbeda untuk mencatat transaksi.
Akuntansi berbasis kas adalah metode sederhana untuk melacak transaksi. Anda membuat satu entri setiap kali uang tunai ditukar. Catat penghasilan saat Anda menerimanya (misalnya seseorang membayar Anda setoran) dan biaya saat Anda membayarnya (misalnya Anda memberi cek kepada kontraktor untuk pekerjaan perbaikan).
Akuntansi akrual sedikit lebih sulit daripada basis uang tunai. Anda mencatat setidaknya dua entri untuk setiap transaksi. Entri sama tetapi berlawanan, yang membantu memastikan bahwa buku Anda akurat. Catat penghasilan saat Anda mengeluarkannya (misalnya Anda mengirim faktur) dan pengeluaran saat Anda membayarnya (misalnya Anda menerima faktur).
Ada keuntungan dan kerugian dari akuntansi berbasis akrual vs kas. Beberapa bisnis diharuskan menggunakan akuntansi akrual. Lakukan riset sebelum memilih metode akuntansi. Kemudian, biasakan diri Anda dengan bagaimana metode ini bekerja dan istilah dasar yang digunakan.
Terima kasih telah berkunjung ke website kami, itulah sedikit penjelasan mengenai panduan utama untuk akuntansi real estat. Apabila pembaca membutuhkan konsultasi manajemen, membutuhkan pembenahan Standar Operational Procedure (SOP) dan butuh Accounting Software pembaca dapat menghubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-252-982900 / 081-8521172. Kami siap membantu anda.

MENGAPA KITA BAYAR PAJAK? UNTUK APA PAJAK BAGI NEGARA? DI ARTIKEL INI JAWABANNYA

Setiap orang pastinya sudah mengenal pajak, apalagi para pengusaha. Sampai-sampai mereka harus berkonsultasi kepada ahli pajak (konsultan pajak) agar mereka dapat membayarkan ketentuan pajak dari bisnisnya. Namun apakah mereka memahami tentang apa itu fungsi sebenarnya dari pajak? Dan sepertinya masyarakat bahkan para pelaku bisnis sekalipun masih banyak yang belum memahami sepenuhnya tentang apa saja fungsi dari pajak. Pajak sendiri berupa pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh seseorang dan badan usaha bagi kepentingan Negara dan akan digunakan lagi untuk kepentingan masyarakat umum.

Dana yang diperoleh dari pembayaran pajak, akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun berbagai fasilitas umum, melakukan pembangunan jalan dan masih banyak lagi yang lainnya, yang mana untuk pemungutan pajak itu sendiri telah diatur berdasarkan undang-undang. Sama halnya dengan yang lain, pajak juga memiliki beberapa kriteria yang seharusnya Anda sebagai warga Negara bahkan para pengusaha harus mengerti tentang apa saja setiap masing-masing kriterianya.

1. Kontribusi harus (wajib) bagi setiap warga Negara.

Kontribusi wajib bagi warga negara ini maksudnya adalah bahwa setiap orang yang tinggal dan menetap serta diakui sebagai warga Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal itu hanya akan berlaku bagi warga negara yang sudah memenuhi berbagai persyaratan secara subjektif dan objektif. Yang mana syarat secara subjectif dan objektif inilah yang nantinya akan menentukan berapa besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan atau persyaratan yang telah ada.

2. Bersifat memaksa bagi setiap warga Negara.

Dalam hal ini pemungutan pajak dapat dilakukan dengan cara paksaan jika seseorang telah memenuhi persyaratan secara subjektif dan objektif, maka wajib baginya untuk membayarkan pajak. Dalam undang-undang perpajakan sudah pernah dijelaskan, bahwa jika seseorang dengan sengaja tidak ingin membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka akan ada ancaman sanksi secara administratif maupun hukuman secara pidana. Jadi seluruh warga negara yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk membayar pajak.

3. Warga Negara tidak akan mendapatkan dampak dari pembayaran pajak secara langsung.

Meskipun pajak ini lebih bersifat memaksa bagi setiap warga negara untuk membayarnya, namun tidak lantas membuat warga Negara harus merasakan dampaknya secara pribadi. Mengingat hal itu karena pajak merupakan salah satu sarana dalam hal pemerataan pendapatan warga Negara. Jadi manfaat yang akan dirasakan adalah seperti adanya perbaikan-perbaikan jalan raya, fasilitas kesehatan gratis, beasiswa pendidikan, dan masih banyak lagi yang lainnya.

4. Berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa pajak ini telah diatur berdasarkan undang-undang. Mulai dari undang-undang yang mengatur tentang bagaimana mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Setelah mengetahui ciri-ciri pajak di atas, lalu seperti apa fungsi dari pajak itu sendiri? Pada dasarnya pajak bukan hanya berfungsi untuk pembangunan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi masyarakat saja, namun pajak juga dapat berfungsi untuk banyak hal.

Berikut ini merupakan beberapa fungsi penting dari pajak, baik itu adalah bagi Negara maupun masyarakat yang harus Anda ketahui:

1. Berfungsi Sebagai Penganggaran (Fungsi Budgeter).

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pajak merupakan sumber pemasukan keuangan utama bagi Negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari kebijakan wajib pajak ke dalam kas Negara untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan Nasional atau berupa pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak yang sesungguhnya adalah merupakan sumber pendapatan Negara yang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran Negara dengan pendapatan Negara.

2. Berfungsi Sebagai Pengatur (Fungsi Regulasi).

Pajak merupakan alat utama yang digunakan untuk melaksanakan atau mengatur berbagai kebijakan Negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi sebagai pengatur tersebut memiliki hubungan yang sangat luas seperti:

• Dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
• Dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
• Dapat memberikan proteksi (perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri), seperti contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
• Dapat digunakan untuk mengatur dan menarik investasi modal yang ingin membantu perekonomian agar semakin lebih produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi).

Maksud dari fungsi pemerataan ini adalah pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kesenjangan antara ekonomi dan sosial diantara masyarakat tidak sampai terlalu jauh.

4. Berfungsi Sebagai Pengatur Stabilisasi.

Fungsi stabilisasi ini adalah berupa pajak yang dapat digunakan dalam upaya untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian Negara, seperti: untuk mengatasi atau menekan semakin tingginya tingkat inflasi, pemerintah yang menetapkan pajak yang sangat tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar juga dapat semakin dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi lemahnya kondisi ekonomi atau deflasi, pemerintah akan menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar masih dapat ditambahkan dan deflasi juga dapat di atasi.

Dari beberapa penjelasan seputar kriteria dan fungsi pajak besarta informasi lain yang terkait dengan pajak di atas, diharapkan akan semakin meningkatkan rasa tanggungjawab atas kewajiban untuk membayar pajak terhadap seluruh warga Negara demi kepentingan bersama atau juga untuk kepentingan Negara. Yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa pajak ini dapat membangun negara secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam upaya untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sebagai warga Negara yang baik, maka sudah seharusnya bagi kita semua untuk memperhatikan betapa pentingnya fungsi pajak dan membayarnya sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang masih berlaku. Semoga bisa bermanfaat dan apabila pembaca tertarik mengenai perpajakan dan pembayaran pajak, dan untuk memudahkan menghitungnya serta membutuhkan software accounting sebagai penghitung pajak, silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu! Terima kasih.

PENEGASAN KEADILAN PERPAJAKAN PADA RUANG LINGKUP DUNIA BISNIS E-COMMERCE (BISNIS ONLINE/OLSHOP)

Semakin pesatnya perkembangan dunia teknologi digital secara otomatis juga akan mempengaruhi berbagai gaya hidup orang-orang yang berada didalamnya. Dari akses internet yang sudah semakin mudah dan cukup terjangkau, didukung dengan banyak tersedianya berbagai macam jenis gadget yang menjadikan siapapun menjadi lebih mudah untuk mengakses informasi.

Para pengguna internet yang sudah semakin besar inilah yang juga mendorong munculnya berbagai macam jenis situs jual beli online, yang semakin memungkinkan diantara pihak penjual dan pembeli dapat langsung bertransaksi dari dunia maya, tanpa harus bertatap muka secara langsung. Transaksi online seperti ini seringkali disebut dengan e-commerce. Dengan berbagai kemudahannya, seperti penjual tidak perlu lagi harus menyewa tempat untuk menjual, stok barang, atau dengan menyewa seorang karyawan yang menjadikan e-commerce sebagai salah satu bisnis yang paling banyak diminati oleh para pengusaha.

Melihat semakin pesatnya pertumbuhan e-commerce, maka diperlukan adanya strategi yang lebih efektif bagi otoritas perpajakan untuk menyikapinya. Yang harus diperhatikan adalah tetap harus menjaga pertumbuhan yang lebih pesat seperti ini agar tidak sampai terjadi distorsi yang diakibatkan oleh adanya kebijakan perpajakan. Selama ini aspek perpajakan dalam dunia e-commerce menjadi sorotan otoritas perpajakan, apakah transaksi seperti ini dapat dikenakan pajak dan bagaimana untuk menyeimbangkan antara peraturan perpajakan yang ada dengan perkembangan dunia e-commerce saat ini.

Beberapa negara yang telah tergabung dalam OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) telah menyepakati bahwa setiap perubahan pada aspek perpajakan bagi e-commerce harus dilakukan melalui kerja sama dan perjanjian internasional dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar dari perpajakan. Tujuh prinsip dasar dari perpajakan tersebut adalah berupa:

1. Neutrality (Netralitas).
2. Efficiency (Efisiensi).
3. Certainty (Kepastian).
4. Simplicity (Kesederhanaan).
5. Effectiveness (Efektivitas).
6. Fairness (Keadilan).
7. Flexibility (Fleksibilitas).

Ketujuh dari prinsip-prinsip ini juga sudah berlaku bagi semua perdagangan non ecommerce.

Pada tahun 1998, Amerika Serikat telah menerapkan Internet Tax Freedom Act. Setelah mengalami beberapa kali perpanjangan, kemudian berakhir pada November 2014. Peraturan ini telah melarang tidak dikenakannya pajak pada akses internet, penggunaan bandwith internet dan penggunaan email. Namun demikian ketentuan perpajakan yang masih berlaku bagi perdagangan konvensional masih berlaku sama halnya dengan e-commerce.

Negara Kanada telah menetapkan bahwa bisnis yang dilakukan secara online diperlakukan sama seperti layaknya bisnis offline biasa. Pendapatan dari e-commerce yang termasuk ke dalam kategori pendapatan biasa dan akan diperlakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan yang masih berlaku. Ketentuan tersebut juga masih tetap berlaku pada jenis perdagangan yang terkena pajak penjualan, seperti GST (Goods and Service Tax) dan HST (Harmonized Sales Tax).

Beberapa negara telah berupaya untuk mengambil sikap wait and see terkait dengan perpajakan e-commerce ini. Hanya dari Uni Eropa saja yang sudah menerapkan kebijakan yang sedikit berbeda, yang mana jika seseorang telah menjual barang dan jasa melalui internet dan telah memenuhi nilai penjualan dalam batas-batas tertentu, maka wajib baginya untuk mendaftarkan diri pada salah satu Negara dari Uni Eropa dan akan mengenakan pajak PPN bagi pembelinya.

Dari sini yang harus diperhatikan adalah, dengan tidak adanya ketentuan pajak terbaru bukan berarti e-commerce sudah 100% bebas pajak. Perlakuan pajak yang sama sangat perlu untuk diterapkan bagi para pengusaha online agar prinsip keadilan dalam hal pengenaan pajak dapat dipenuhi. Hal ini akan menjadi sangat tidak adil bagi para pengusaha yang telah lama menjalankan usaha toko makanan/minuman atau penjual barang-barang secara offline yang harus selalu membayar pajak atas penghasilan yang telah mereka dapatkan, sementara bagi orang lain yang telah menjual barang-barang dan makanan melalui toko-toko online yang sama sekali tidak dikenakan pajak penghasilan dari hasil penjualan bisnis onlinenya.

Karena itulah maka pihak perpajakan di Indonesia hendaknya harus memberikan awareness agar para pengusaha e-commerce menyadari betul tentang kewajiban perpajakannya pada bisnis online mereka. Selain itu dari beberapa peraturan tentang perundang-undangan perpajakan yang selama ini sudah berlaku harus kembali ditegaskan dalam dunia bisnis e-commerce, seperti apabila terdapat pengusaha dari e-commerce yang memiliki banyak toko-toko online dengan lokasi server yang berbeda-beda, maka apakah akan diperlakukan sama saja dengan WP Orang Pribadi, Pengusaha Tertentu (WP OPPT) yang wajib mendaftarkan diri di setiap tempat kegiatan usahanya?

Sampai saat ini pun masih belum terlalu nampak pengaruh dari aspek perpajakan dari e-commerce yang terlalu signifikan, hanya berupa penegasan atas perlakuan perpajakan dari e-commerce yang dianggap sangat cukup. Untuk itulah maka sangat perlu adanya komunikasi yang lebih intens terhadap pelaku usaha dari e-commerce, bahwa penegasan tersebut bukanlah sebuah pengenaan pajak yang baru terhadap para pengusaha e-commerce, melainkan berupa penegakan keadilan bagi para pelaku usaha offline. Untuk itulah maka sangat perlu untuk dilakukan sosialisasi dalam menghindari terjadinya penolakan terhadap peraturan penegasan tersebut. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda sekalian untuk semakin meningkatkan pengetahuan dan kesadaran seputar perpajakan Nasional. Anda membutuhkan bantuan dalam pembuatan SOP finance dan accounting, serta software parpajakan bagi bisnis on line anda, serta lisensi gratis pengoperasian software accounting anda, silahkan hubungi groedu@gmail.com atau kontak 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu. Terimakasih !

MENGAPA BEGITU PENTING MEMBAYAR PAJAK KEPADA NEGARA?

Definisi perpajakan berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat disimpulkan, yaitu: pajak merupakan kontribusi yang lebih bersifat wajib dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Wajib artinya adalah pengenaan pajak dapat dipaksakan oleh negara terhadap warga negaranya. Sedangkan tidak mendapatkan imbalan langsung artinya adalah berupa manfaat dari pembayaran pajak tidak dapat dirasakan secara langsung.

Namun berdasarkan sumber penerimaan negara, pajak memberikan kontribusi yang terbesar bagi Negara. Dengan demikian maka manfaat pajak akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat pada berbagai sektor bidang, seperti halnya pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan dan lain sebagainya. Selain itu pajak juga akan digunakan untuk subsidi listrik, bahan bakar minyak, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Proses Pemungutan Pajak di Negara Indonesia

Di Indonesia, wewenang untuk proses pemungutan dan pengelolaan pajak terbagi menjadi dua macam, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat dikelola oleh pihak Pemerintah Pusat (Ditjen Pajak) yang didalamnya sudah mencakup:

1. PPh (Pajak Penghasilan).
2. PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
3. PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah).
4. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
5. P3 (Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan).
6. Bea Materai.

Selanjutnya adalah Pajak Daerah yang akan dipungut dan dikelola oleh pemerintah Daerah, yang didalamnya sudah mencakup:

1. Pajak Pembangunan I.
2. Pajak Reklame.
3. Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Hiburan.
5. PBB sektor Perkotaan dan Pedesaan.

Perbedaan Antara Pajak dan Retribusi

Pajak dan retribusi adalah dua hal yang sangat berbeda. Dalam retribusi kita akan bisa merasakan langsung imbal baliknya. Seperti: retribusi sampah yang ada di lingkungan sekitar tempat kita tinggal, akan dapat langsung dirasakan melalui layanan kebersihan yang mana setiap sampah dari rumah tangga akan langsung diangkut/dibersihkan setiap harinya.

Mengapa Negara Harus Menerapkan Pemungutan Pajak?

Penerapan seperti ini berdasarkan dua macam prinsip dasar, yaitu:

1. Prinsip Benefit Principle.

Yang mana karena warga negara akan mendapatkan keuntungan dari negara, maka negara diperkenankan untuk memungut pajak terhadap warganya. Negara telah membangun berbagai macam jenis fasilitas umum dan memberikan pelayanan publik bagi masyarakat dimana untuk membiayai pengeluaran tersebut dibutuhkan adanya sumber dana khusus yang mencukupi.

2, Prinsip Ability To Pay Taxation Principle.

Yang mana negara dapat memungut pajak berdasarkan kemampuan setiap individunya. Warga negara yang memiliki kemampuan lebih akan membayar pajak yang jauh lebih besar daripada mereka yang hanya berpenghasilan terlalu kecil.

Yang perlu untuk diingat adalah dalam hal pemungutan pajak tidak boleh dilakukan dengan cara yang semena-mena. Harus berdasarkan undang-undang serta lebih mempertimbangkan keadilannya, yaitu semua warga negara akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam undang-undang perpajakan. Dengan demikian maka pajak juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana untuk menciptakan keadilan.

Pemungutan pajak juga harus dilaksanakan secara lebih efisien, dengan mempertimbangkan dari berbagai biaya yang telah muncul dalam pungutan tersebut. Biaya yang akan dikeluarkan untuk pemungutan hendaknya juga harus lebih kecil daripada penerimaan pajaknya. Untuk lebih mempermudah masyarakat dalam hal membayar pajak, maka hendaknya pemungutan pajak akan dilakukan harus dengan cara sederhana. Salah satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah dari pemungutan pajak tidak boleh menganggu berbagai aktivitas, seperti aktivitas produksi, distribusi, perdagangan dan juga jasa.

Pemungutan pajak di Indonesia telah ditentukan melalui undang-undang yang telah disusun oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR sebagai wakil rakyat. Peran penting dari Ditjen Pajak sebagai lembaga pengumpul pajak sekaligus sebagai pelaksana dari peraturan tersebut. Selain untuk mengumpulkan pajak, Ditjen Pajak juga harus bertanggungjawab penuh terhadap berbagai pelaksaan prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Mengingat begitu besarnya kontribusi pajak terhadap tingkat efisiensi pembangunan Negara, maka harus kita sadari bahwa dengan cara membayar pajak, maka kita sudah bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan Nasional.

Nah, pastinya Anda semua sudah memahami bukan tentang pajak dan betapa pentingnya membayar pajak bagi pemasukan Negara! Apabila bapak dan ibu membutuhkan software accounting untuk memudahkan perhitungan pajak, baik untuk PPN masukan dan keluaran, PPH 21, PPH 23, PPH 25,pasal 4 ayat 2, dan pajak lainnya silahkan hubungi 081-8521172 atau 081-252-982900. Kami siap membantu !

Scroll to top