Tag: telphon kursus perpajakan di surabaya

BAGAIMANA PROSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK KELUARAN

Yang dimaksud dengan faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) atau BKP yang masuk dalam golongan barang mewah. Faktur pajak keluaran akan berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dipungut oleh PKP penjual saat melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP pembeli.

Prose pembuatan faktur pajak keluaran ini merupakan konsekuensi oleh perubahan sistem perpajakan Indonesia, yang mana sejak 1983 sistem pelaporan perpajakan Indonesia menggunakan sistem self assessment. Sistem ini mengharuskan pelaku usaha melakukan pemotongan, pembayaran, serta pelaporan pajak secara mandiri.

Cara Pembuatan Faktur Pajak Keluaran
Faktur pajak keluaran wajib dibuat pada saat:
• Saat penyerahan BKP
• Saat penyerahan JKP
• Saat penerimaan pembayaran (dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP)
• Saat pembayaran termin (dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan)
• Saat lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Faktur pajak keluaran dulunyanya dibuat secara manual, namun kini sejak tahun 2015 faktur pajak keluaran telah bisa dibuat menggunakan aplikasi e-Faktur. Aplikasi e-Faktur adalah aplikasi faktur pajak yang dibuat melalui sistem elektronik dengan ketentuan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adanya aplikasi e-Faktur akan sangat memudahkan PKP membuat faktur pajak dengan format seragam yang sudah ditentukan DJP. Tentu ini akan sangat bermanfaat, dan tidak menyusahkan. Para perusahaan yang telah menjadi PKP, wajib menggunakan aplikasi e-Faktur dan tidak diperkenankan lagi untuk membuat faktur pajak berbentuk kertas. Jika PKP tidak membuat faktur pajak berbentuk elektronik, maka PKP tersebut dianggap tidak membuat faktur pajak.

Dan jika saat ini Anda membutuhkan solusi atau persiapan melakukan pembayaran pajak, manajemen pajak. Silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com, atau bisa langsung menghubungi kami melalui nomor whatsapp 0812-5298-2900. Kami siap membantu Anda.

KETENTUAN DAN PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Bagi anda yang mengunjungi web ini tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya faktur pajak. Dan pada artikel kali ini kami tidak akan membahas pengertian umum atau definisi dari Faktur Pajak tersebut. Pada artikel kali ini kami akan berbagi ulasan terkait Ketentuan dan Pembatalan dari Faktur Pajak tersebut.

Sebab-Sebab Pembatalan Faktur Pajak
Pertama-tama anda perlu mengetahui penyebab dari pembatalan Faktur Pajak yang meliputi:

  • Adanya kesalahan dalam pembuatan faktur pajak.
  • Adanya pembatalan transaksi.
  • Kesalahan dalam menginput Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lawan transaksi.

Terdapat konsekuensi dari pembatalan faktur pajak, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak bisa lagi menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) untuk transaksi selanjutnya.

Syarat Pembatalan Faktur Pajak
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012. Syarat dan ketentuan pembatalan faktur pajak yang tertera dalam PER-24/PJ/2012 meliputi:

  1. Jika terjadi pembatalan transaksi penyerahan BKP/JKP dan faktur pajak keluaran terlanjur diterbitkan, maka harus dilakukan pembatalan faktur pajak keluaran.
  2. Pembatalan faktur pajak keluaran harus dilengkapi dengan bukti berupa dokumen yang membuktikan adanya pembatalan transaksi. Bukti yang dimaksud bisa berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan adanya pembatalan transaksi.
  3. Faktur pajak yang dibatalkan harus tetap disimpan sebagai arsip oleh PKP penjual.
  4. PKP penjual yang membuat pembatalan faktur pajak keluaran harus mengirim surat pemberitahuan dan salinan faktur pajak yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP tersebut dikukuhkan dan ke KPP tempat PKP pembeli dikukuhkan.
  5. Jika PKP Penjual belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan di dalam SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka PKP penjual harus tetap melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut dalam SPT masa PPN dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom Dasar Pengenaan Pajak (DPP), PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
  6. Jika PKP penjualan telah melaporkan faktur pajak dalam SPT masa PPN sebagai faktur pajak keluaran, maka PKP penjual harus melakukan pembetulan SPT masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.

Jika faktur pajak keluaran telah dilaporkan oleh PKP pembeli sebagai faktur pajak masukan, maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.
Pembatalan faktur pajak bisa dilaksanakan selama Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN dimana faktur pajak yang dibatalkan tersebut dilaporkan masih bisa dilakukan pembetulan, namun tentu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
Mengingat perkembangan teknologi yang sangat pesat terutama dalam bidang digitalisasi, kini telah tersedia sarana e-Faktur. Dimana PKP yang hendak melakukan pembatalan faktur pajak kini diharuskan menggunakan e-Faktur, yang tentunya melalui beberapa proses terkait.
Cara pembatalan faktur pajak dengan menggunakan e-Faktur pun sangatlah mudah, anda cukup mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Klik “Faktur” dan pilih opsi “Pajak Keluaran — Administasi Faktur” kemudian pilih Faktur Pajak Keluaran yang hendak dibatalkan.
  2. Dalam Faktur Pajak yang hendak dibatalkan terdapat opsi pada bagian bawah bertuliskan “Batalkan Faktur”, klik dan tunggu sejenak. Setelah itu akan muncul notifikasi yang menyatakan pembatalan faktur pajak keluaran berhasil.
  3. Status faktur pajak pun kemudian akan berubah menjadi “Batal/Cancelled”.

Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pajak. Silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com, atau langsung hubungi nomor whatsapp kami 0812-5298-2900. Kami siap membantu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.

PENGERTIAN NPWP DAN BEGINI CARA PENGHAPUSANNYA

Pembangunan yang berada di dalam Indonesia saat ini terjadi karena bayaran dana dari pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat. Mulai dari jalan tol, fasilitas listrik hingga pembelanjaan negara. Pembayaran pajak menjadi suatu hal wajib karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang besar. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) wajib dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak. Berdasarkan fungsinya, NPWP digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak warga negara Indonesia guna memenuhi kewajibannya membayar pajak untuk negara. Namun, sebagian dari kalian pasti belum tahu apa itu NPWP dan bagaimana cara mengahapusnya. Untuk itu, di sini kami akan memberikan pengetahuan kepada anda mengenai apa itu NPWP dan cara menghapusnya.

 

APA ITU NPWP?

NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang wajib dimiliki Wajib Pajak, baik perorangan maupun badan usaha sebagai sarana administrasi perpajakan serta identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP juga menjadi persyaratan pelayanan umum, seperti pengajuan kredit, pembuatan paspor, dan sebagainya.

 

SYARAT PENGHAPUSAN NPWP

Syarat penghapusan NPWP adalah apabila Wajib Pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif, termasuk karena meninggal dunia, kembali ke negara asal, dan penghapusan NPWP istri yang ikut suami. Bagi Pemilik NPWP yang sudah tidak memiliki usaha atau pekerjaan lagi, lebih baik mengajukan permohonan pencabutan NPWP. Pencabutan NPWP diperlukan untuk menghindari penerbitan STP (Surat Tagihan Pajak) karena tidak melaporkan SPT. Denda administrasi karena tidak melaporkan SPT mulai Rp100.000 sampai dengan Rp1.000.000,00.

 

Yang Dapat Mengajukan Penghapusan NPWP?

  1. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
  2. NPWP wanita kawin/istri yang ikut suami untuk digabungkan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
  3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subyek Pajak, apabila sudah selesai dibagi harus ada keterangan selesai pembagian warisan.
  4. PNS/TNI/POLRI pensiun dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak.
  5. Karyawan berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
  6. Mantan Bendahara Pemerintah/Proyek.
  7. Telah berpindah meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
  8. Memiliki lebih dari 1 NPWP, dihapuskan salah satu untuk menentukan NPWP yang digunakan sebagai sarana administratif perpajakan.
  9. Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi.

Dokumen yang Diwajibkan?

  1. Orang yang meninggal dunia : surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang  dan surat pernyataan tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris.
  2. Orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya :dokumen yang menyatakan Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
  3. Bendahara pemerintah : dokumen yang menyatakan Wajib Pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara.
  4. Wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP : surat pernyataan memiliki NPWP ganda dan fotokopi semua kartu NPWP yang dimiliki.
  5. Wanita menikah yang memiliki NPWP : fotokopi buku nikah dan surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suami.
  6. Wajib pajak badan : dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak badan telah dibubarkan sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti: akta pembubaran badan yang telah disahkan instansi berwenang sesuai perundang-undangan.

 

Cara dan Syarat Penghapusan NPWP secara Manual

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara tertulis/manual. Permohonan secara tertulis dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir penghapusan NPWP di Kantor Pelayanan Pajak tempat tinggal Anda atau KPP tempat kegiatan usaha. Selain itu, penghapusan juga bisa diurus melalui kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP). Catatannya, apabila permohonan secara tertulis disampaikan melalui KP2KP, maka KP2KP akan meneruskan permohonan penghapusan NPWP ke KPP. KPP akan memberikan bukti penerimaan surat jika permohonan diterima secara lengkap.

 

Keputusan Permohonan Penghapusan NPWP

Setelah melalui proses pemeriksaan Verifikasi, maka selanjutnya akan di ketahui keputusan berupa penerbitan Surat Keputusan Penghapusan NPWP atau Surat Penolakan Penghapusan NPWP. Surat tersebut akan keluar dalam jangka waktu paling lama 6 bulan untuk Wajib pajak orang pribadi, dan 12 bulan untuk Wajib Pajak Badan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat.

Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, segeralah mengurus permohonan penghapusan NPWP. Tata cara dan syarat penghapusan NPWP sama dengan tata cara pencabutan status Pengusaha Kena Pajak. Dokumen yang disyaratkan wajib Anda siapkan dengan baik. Penghapusan NPWP dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan dan tidak menghilangkan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Wajib Pajak yang bersangkutan. Apabila anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai artikel di atas dan jika anda memiliki pertanyaan untuk mengetahui informasi tersebut lebih detail. Jangan ragu-ragu silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com, atau langsung hubungi nomor whatsapp kami 0812-5298-2900 dan 0813-3309-9915. Kami siap membantu. Semoga artikel ini bermanfaat dan memberikan informasi berharga untuk Anda. Terima kasih.

BEGINI CARA MELAPORKAN SPT TAHUNAN YANG TERLAMBAT

Bagi warga yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), berkewajiban melaporkan SPT tahunan dengan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah.

Sudah menjadi kewajiban rutin bagi setiap wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan di awal tahun. Umumnya, batas pelaporan SPT Tahunan adalah 31 Maret setiap tahunnya. Jika tanggal tersebut jatuh pada hari libur, diharapkan wajib pajak dapat menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan sebelum tanggal tersebut. Namun terkadang, pemerintah memberi kelonggaran jika hal tersebut terjadi. Pasti anda bertanya-tanya bagaimana cara melaporkan SPT yang terlambat?. Tenang dulu, karena kami tim GroEdu (Lembaga Konsultan Bisnis yang sudah dipercaya diberbagai kota besar diantaranya Surabaya, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogjakarta, Denpasar, Palembang, Banjarmasin, Palangkaraya, Balikpapan, Makassar, dan kota besar lainnya) akan memberikan pengetahuan kepada anda mengenai cara melaporkan SPT tahunan yang terlambat.

Pertama-tama sebelum melanjutkan setiap keterlambatan membayar pajak pasti ada sanksinya, ini sanksi untuk telat lapor SPT Tahunan.

Sanksi Telat Lapor SPT Tahunan

Batas penyampaian SPT sudah disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu pada pasal 3 ayat (3):

  • Batas akhir penyampaian SPT Masa adalah paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak.
  • Batas akhir penyampaian SPT Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi adalah paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
  • Batas akhir penyampaian SPT Pajak Penghasilan wajib pajak badan adalah paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Jika melewati batas akhir yang telah ditentukan, wajib pajak akan dikenakan sanksi seperti yang dijelaskan pada pasal 7:

  • Wajib pajak badan yang telat menyampaikan SPT Tahunan PPh akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
  • Wajib pajak orang pribadi yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah)

Cara Bayar Denda Akibat Telat Lapor SPT Tahunan
Jika sudah telat melewati tenggat yang ditetapkan, WP tidak bisa membayar pajak kecuali sudah membayar dendanya. Sebelum memasuki cara melaporkan SPT Tahunan yang terlambat, terlebih dahulu Anda harus membayar dendanya. Bagaimana prosedur membayar denda telat mengumpulkan SPT?

  • Mendapat Surat Tagihan Pajak. Anda tidak dapat langsung membayar denda akibat terlambat lapor SPT Tahunan. Pertama-tama, Anda perlu mendapatkan surat tagihan pajak (STP). Surat ini dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Anda terdaftar. Umumnya, KPP akan mengirimkan STP tersebut ke alamat yang tercantum dalam identitas NPWP Anda. Jika KPP belum mengirimkan STP ke alamat anda, maka anda dapat mendatangi KPP untuk meminta secara langsung agar dapat membayar denda pajak. Sebab dalam surat tagihan pajak, ada kode yang akan digunakan untuk pembayaran denda.
  • Membayar Denda Keterlambatan. Setelah mendapatkan surat tagihan pajak, Anda dapat membayar denda langsung di bank dan mengikuti prosedur selanjutnya. Anda juga dapat membayar denda pajak melalui mesin ATM atau Kantor Pos Persepsi.

Cara Melaporkan SPT Tahunan yang Terlambat

Setelah membayar denda, Anda bisa langsung melaporkan SPT Tahunan Anda. Bagaimana cara melaporkan SPT Tahunan yang terlambat? Caranya dapat dilakukan seperti biasa dengan mendatangi KPP secara manual.

Saksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak yang telat lapor SPT Tahunan, akan digunakan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan. Selain itu, sanksi denda yang dikenakan juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan seluruh Warga Negara Indonesia dalam menjalankan kewajiban mereka untuk lapor SPT Tahunan. Maka dari itu, usahakan jangan sampai Anda terlambat melaporkan SPT Tahunan. Selain menghindari denda, bayar dan lapor pajak tepat waktu menunjukkan kepatuhan tinggi sebagai wajib pajak yang baik. Usahakan untuk membayar dan melaporkan SPT Tahunan sebelum batas tanggal yang ditentukan.

Apabila anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai artikel di atas dan jika anda memiliki pertanyaan untuk mengetahui informasi tersebut lebih detail. Jangan ragu-ragu silahkan hubungi kami melalui email groedu@gmail.com, atau langsung hubungi nomor whatsapp kami 0812-5298-2900 dan 0813-3309-9915. Kami siap membantu. Semoga artikel ini bermanfaat dan memberikan informasi berharga untuk Anda. Terima kasih.

Scroll to top